News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Polda Metro Jaya: Tilang Sepeda Tidak Perlu Tunggu Pergub

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pemberlakuan aturan tilang bagi pesepeda yang keluar dari jalur khusus tidak perlu menunggu peraturan gubernur (pergub).
Rabu, 2 Juni 2021 - 13:40 WIB
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo
Sumber :
  • ANTARA

Jakarta, 02/6 - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pemberlakuan aturan tilang bagi pesepeda yang keluar dari jalur khusus tidak perlu menunggu peraturan gubernur (pergub). "Kalau tilang tidak perlu masuk (pergub), karena tilang kan sudah ada di Undang-Undang Lalu Lintas yang sifatnya lebih tinggi daripada peraturan gubernur," ujar Sambodo kepada wartawan di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu.

Sambodo menjelaskan peraturan tilang terhadap kendaraan tidak bermotor atau sepeda telah tertuang dalam Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Saat ini jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya masih membahas standar prosedur pengenaan tilang tersebut. Jika diterapkan, Polda Metro Jaya akan menjadi Polda pertama di Indonesia yang menerapkan tilang terhadap pesepeda. "Mungkin untuk pertama kali di Indonesia nih melaksanakan penindakan terhadap kendaraan tidak bermotor khususnya sepeda. Nah tentu SOP-nya apakah yang disita nanti sepedanya, apakah yang disita nanti KTP-nya atau cukup sidang di tempat atau bagaimana," katanya.

Dia juga menambahkan seluruh pihak yang terlibat dalam "Crime Justice System" (CJS) harus dilibatkan dalam penyusunan SOP tilang sepeda agar tidak ada perbedaan persepsi dalam penerapannya di lapangan. "ini opsi-opsi yang harus dibicarakan dengan instansi terkait, kejaksaan, pengadilan supaya nanti punya satu persepsi di lapangan," katanya.

Adapun Pasal 299 UU LLAJ itu berbunyi "Setiap orang yang mengendarai kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100 ribu".

Kemudian Pasal 122 UU LLAJ berbunyi "Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:
a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan Pengguna Jalan lain; dan/atau
c. menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor". NER/ANTARA

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Rachel Vennya Ikut Tanggapi Curhatan Ameena, Minta Warganet Tak Hujat Atta Halilintar

Rachel Vennya Ikut Tanggapi Curhatan Ameena, Minta Warganet Tak Hujat Atta Halilintar

Rachel Vennya tanggapi viralnya podcast Ameena, terharu melihat dampaknya dan meminta warganet tidak menghujat Atta Halilintar.
Kubu Roy Suryo Minta Pengujian Ulang, Polri Sebut Ijazah Jokowi Telah Diuji Forensik Secara Prosedural

Kubu Roy Suryo Minta Pengujian Ulang, Polri Sebut Ijazah Jokowi Telah Diuji Forensik Secara Prosedural

Kubu Roy Suryo menyerahkan surat permohonan pengujian ulang ijazah Jokowi kepada majelis hakim PN Jaktim. Terkait hal itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ijazah Jokowi telah diuji forensik secara prosedural oleh Puslabfor Polri.
Ayah Charly Van Houten Meninggal Dunia, Sempat Dirawat Intensif di Rumah Sakit

Ayah Charly Van Houten Meninggal Dunia, Sempat Dirawat Intensif di Rumah Sakit

Ayah Charly Van Houten, Sarja Sugendrin, meninggal dunia pada usia 71 tahun. Sebelumnya, ia sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 hadirkan sensasi lari rasa haji, dari Muzalifah hingga Arafah dengan total hadiah 69.000 SAR atau setara sekitar Rp330 juta.
Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Peningkatan alokasi anggaran Dishub Kota Surabaya dalam pembahasan APBD 2027 menjadi sorotan Komisi C DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan anggaran yang dialokasikan harus mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal atau penghilangan data elektronik.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Selengkapnya

Viral