Presiden Joko Widodo: Siapa pun Pemimpinnya Jangan Kembali Ekspor Bahan Mentah

Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta agar siapa pun yang menjadi pemimpin Indonesia agar tidak mengembalikan kebijakan untuk mengekspor bahan mentah keluar negeri.

"Siapa pun nanti pemimpin, presidennya, konsistensi itu harus kita jaga dan terus kita tingkatkan. Jangan kembali lagi ke ekspor mentah lagi, hati-hati kita semua harus mengingatkan," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa.

"Meskipun kita digugat. Kalau kita digugat dan kita mundur lagi, kapan lagi kita bisa menikmati komoditas-komoditas dan kekayaan yang dimiliki oleh kita?," ungkap Presiden.

Presiden menyebut pada tiga tahun lalu pemerintah menetapkan kebijakan untuk menghentikan ekspor nikel mentah, Indonesia selanjutnya digugat oleh negara-negara Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO).

"Sampai sekarang belum selesai karena kita stop. Menurut aturan, kata mereka tidak boleh, ya kalau kita digugat kemudian kita takut dan tidak berani terus maju ya kan terus-menerus seperti yang dulu-dulu, mentahan terus yang kita ekspor, gugat ya gugat kita hadapi gugat itu, bisa menang bisa kalah," jelas Presiden.

Presiden Jokowi pun mengatakan sikap untuk mengolah lebih dulu sumber daya alam di dalam negeri adalah kebijakan konsisten pemerintah Indonesia.

Baca Juga

Putusan MK Sebut Penghinaan Presiden-Wapres Tak Bisa Dituntut Orang Lain, Begini Kata Menteri Hukum

"Tahun depan setop timah, tahun depan setop tembaga, karena nilai tambahnya ada di dalam negeri. Saya berikan contoh waktu nikel diekspor dalam bentuk mentahan, kita hanya mendapatkan nilai Rp15 triliun setelah di-ekspor dalam bentuk setengah jadi dan barang jadi nilainya menjadi Rp360 triliun, naik dari Rp15 triliun menjadi Rp360 triliun baru satu barang," ungkap Presiden.

Contoh lain adalah pengambilalihan saham mayoritas PT Freeport Indonesia melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID atau PT Inalum (Persero).

"Perlu saya sampaikan kepada para senior, para sesepuh bahwa Freeport sekarang ini mayoritas sudah milik Indonesia, bukan milik perusahaan Amerika lagi karena sebelumnya kita hanya diberi 9,3 persen, tiga tahun kami bernegosiasi sangat alot sekali dan kita sekarang sudah memegang saham mayoritas 51 persen," tambah Presiden.

Presiden mengaku ia sebelumnya tidak mau mengunjungi PT Freeport Indonesia karena perusahaan itu bukan milik Indonesia.