Kapolda Papua Sebut Gubernur Enembe Bersedia Diperiksa Dokter KPK

Jayapura - Gubernur Lukas Enembe bersedia diperiksa dokter Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, kata Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri di Jayapura, Sabtu.

Kesediaan Gubernur Enembe disampaikan dalam pertemuannya yang berlangsung di kediaman pribadinya, Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Jayapura.
 
Dalam pertemuan yang berlangsung pada hari Jumat (21/10), kata Kapolda, Gubernur Enembe bersedia untuk diperiksa kesehatannya.

"Gubernur Enembe memang dalam keadaan sakit," kata Irjen Pol. Fakhiri.​​​​​​​
 
Dikatakan pula bahwa kesiapan Gubernur Enembe untuk diperiksa kesehatannya oleh tim kesehatan KPK akan disampaikan kepada pimpinan KPK agar dapat segera dijadwalkan.
 
Sebelumnya, dokter pribadi Gubernur Papua Lukas Enembe, dr. Anthon Mote, mengungkapkan bahwa Enembe telah empat kali terkena serangan stroke .
 
KPK sudah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus gratifikasi sebesar Rp1 miliar.

Lukas Enembe Sakit

Kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe saat ini masih dinyatakan sakit oleh pihak kedokteran sehingga tidak bisa mengikuti pemeriksaan KPK dan juga berdampak pada pelayanan publik di provinsi Papua. Hal tersebut menuai berbagai respon dari sejumlah elemen masyarakat di Papua, tidak terkecuali respon dari perempuan adat Yowenayosu Papua.  

Naema Yarisetouw Perempuan Adat Yowenayosu Papua mengatakan Pemerintah harus mempertimbangkan untuk mengganti Lukas Enembe dengan pejabat sementara agar semua hal yang menyangkut program pemerintah bisa berjalan lancar sampai kesehatan Lukas Enembe pulih kembali.

Baca Juga

Istri Dokter di Cirebon Ditemukan Tewas Penuh Luka Tusuk di Kasur Kamarnya, Sempat Minta Dibelikan Bubur Ayam

"Masyarakat Papua mengeluhkan tidak maksimalnya pelayanan publik di Papua karena gubernurnya sakit dan diduga telibat hukum serta wakilnya tidak ada karena meninggal dunia", ujar Naema Yarisetouw di Kabupaten Jayapura, Rabu (19/10/2022). 
 
Naema menjelaskan pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat dalam hal ini mendagri diharapkan nantinya dapat memaksimalkan pelayanan publik yang terhambat hingga ke kabupaten tingkat dua. 
  
Sementara itu, pihaknya juga tidak setuju apabila Lukas Ebembe diangkat sebagai kepala suku besar Papua karena setiap distrik atau kampung mempunyai kepala sukunya sendiri, ungkap Naema. 
 
Naema menduga ada kepentingan lain tentang kesalahan hukumnya sehingga pengangkatan Lukas Enembe dilakukan sepihak.  
 
Ditambahkannya, "pelantikan kepala suku besar Papua seharusnya dilakukan oleh semua ondoafi di tanah Papua dan tidak bisa hanya perwakilan serta harus ada pesta besar untuk seluruh masyarakat Papua", pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Naema Yarisetouw menilai usulan kuasa hukumnya Lukas Enembe terkait pemeriksaan kliennya di lapangan terbuka adalah kesalahan,. 
 
"Seharusnya dilakukan di tempat tertentu yang telah dipersiapkan KPK, bukannya pemeriksaan di lapangan terbuka, yang wajib diikuti hukum negara yang berlaku," ujar Perempuan Adat Yowenayosu.

Disisi lain terkait dengan masih adanya masyarakat yang berjaga di kediaman Lukas Enembe, Naema Yarisetouw menilai seharusnya mereka pulang karena sudah ada keluarganya yang menjaga Lukas.
  
Naema berharap Lukas Enembe bisa membuka diri dan bicara kebenaran.  
 
"Masyarakat khawatir kasus Lukas Enembe dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedamaian di tanah Papua," tutup Perempuan Adat Yowenayosu itu. (ebs)