Capaian Hutan Adat Indonesia Mendapatkan Apresiasi di the 8th FWG LCIPP UNFCCC COP27

Jakarta - Capaian hutan adat Indonesia mendapatkan apresiasi di acara pra UNFCCC COP27 yang diselenggarakan di Sharm El Sheikh, Mesir. 

Capaian sampai dengan Oktober 2022 yakni 148.488 Hektar Hutan Adat kepada 105 komunitas adat dan indikatif hutan adat seluas 1.090.754 Hektar. Sedangkan untuk skema Perhutanan Sosial seluas 5,187,000 hektar untuk 7.814 komunitas lokal.

Laporan ini mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari berbagai negara lain, seperti Iran, Nepal, Australia, Kenya dan Norwegia. 

"Pengelolaan Komunitas Adat di Indonesia sangat menginspirasi dan memberikan pembelajaran yang baik bagi negara-negara lainnya untuk melestarikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dalam rangka membangun masyarakat yang diakui dan negara yang berdaulat," kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (6/11/2022).

Dalam rangkaian acara pra UNFCCC COP27 yang diselenggarakan di Sharm El Sheikh, Mesir, Bambang beserta Delegasi Republik Indonesia, menghadiri mandatory event the 8th Facilitative Working Group Local Communities and Indigenous People Platform (FWG LCIPP) yang diselenggarakan pada tanggal 1-4 November 2022 di COP 27 Venue Sharm El Sheikh International Convention Center.

"Agenda ini merupakan pertemuan tahunan para anggota LCIPP dan negara-negara mitra untuk mendiskusikan perkembangan pengelolaan indigenous people dan local community, tentunya pertemuan ini menjadi ajang penting untuk pertukaran informasi dan sharing pembelajaran antar setiap negara," kata Bambang.

Pada pertemuan tersebut, Bambang menyampaikan update terkait perkembangaan pengakuan dan pengelolaan komunitas Adat di Indonesia melalui penguatan kebijakan, pelaksanaan fasilitasi intensif dari pemerintah dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya serta peran Komunitas Adat dalam pengelolaan hutannya untuk aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui penguatan kelembagaan, cultural value dan local wisdom. 

Lebih lanjut, Bambang menyampaikan bahwa Indonesia mengangkat terminologi Komunitas Adat dengan merujuk kepada definisi Indigenous People. Mereka harus memenuhi kriteria: masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban dan memiliki pengelolaan bersifat komunal; ada kelembagaan adatnya; ada wilayah hukum adat; ada pranata dan perangkat hukum adat, serta kehidupan masyarakatnya masih tergantung pada hutan.