Pengacara P3MI Pertanyakan Kebijakan Kemnaker yang Membuka Kembali Penempatan PMI ke Arab Saudi Melalui SPSK

Jakarta - Pengacara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Gugum Ridho mempertanyakan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI terkait kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). 

Pasalnya, menurut ia Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 yang menjadi dasar SPSK tersebut sedang diuji materi ke Mahkamah Agung (MA).

"Kami cukup kaget mendengar Kemnaker telah menerbitkan Kepdirjen No.3/558 dan membuka pengiriman PMI ke Arab Saudi dengan dasar SPSK, padahal Kepmenaker 291 sendiri sedang kami ajukan judicial review di Mahkamah Agung", kata Gugum dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (10/11/2022). 

Gugum menjelaskan semestinya Kemnaker dapat menghormati langkah proses hukum yang sedang berjalan.

Sebab, dirinya yang mengaku bertindak mewakili salah satu P3MI merasa dirugikan oleh Kepmenaker 291 dalam mengatur penempatan PMI di Arab Saudi melalui SPSK. 
Menurutnya Kepmenaker tersebut memuat ketentuan yang diskriminatif kepada kliennya tersebut. 

"Kepmenaker 291 bersifat diskriminatif karena hanya P3MI yang menjadi anggota Asosiasi saja yang diberikan kesempatan mengirimkan PMI ke Arab Saudi," ungkapnya. 

Baca Juga

bank bjb dan Kementerian Ketenagakerjaan Perkuat Sinergi Tingkatkan Kompetensi SDM Nasional

Di sisi lain, Gugum menuturkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tidak mengatur syarat P3MI harus menjadi anggota dari asosiasi.

Ia menilai Kepmenaker 291 juga ditenggarai telah secara keliru mengalihkan tanggung jawab pelindungan PMI kepada asosiasi.

"Undang-Undang 18 Tahun 2017 sudah menegaskan bahwa tanggung jawab Pelindungan PMI ada pada perusahaan pengirim (P3MI) dan Pemerintah. Tanpa didasari perintah undang-undang secara tiba-tiba Kepmenaker 291 menyebut Asosiasi bertanggung jawab atas pengiriman PMI yang dilakukan anggotanya," katanya.

Gugum menjelaskan UU tersebut menyebut hanya terdapat tiga pihak yang terlibat dalam penempatan PMI ke luar negeri yakni Badan (BP2MI), P3MI dan Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Selain diberikan peran besar menentukan nasib PMI yang ditempatkan, lebih lanjut Gugum menganggap Kepmenaker 291 telah menghilangkan kepastian berusaha bagi P3MI yang ingin melakukan penempatan PMI di Arab Saudi.

"Undang-undangnya sudah mengatur ijin-ijin penempatan PMI seperti SIP3MI dan SIP2MI hanya diberikan kepada P3MI dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun," kata Gugum Ridho.

Adapun Gugum menilai kendali usaha penempatan PMI yang semestinya ada pada P3MI malah menjadi beralih kepada asosiasi. 

Ia mengimbau Kemnaker quntuk menunda kebijakan penempatan PMI ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) mengingat proses hukum yang tengah berjalan. 

"Sebaiknya tunggu saja dulu sampai MA keluarkan putusan, biar ada kepastian hukum", pungkasnya. (raa/ree)