Pemerintah Habiskan Anggaran Rp598 Miliar untuk Infrastruktur KTT G20

Jakarta - Pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Bali pada 15-16 November 2022, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran penguatan infrastruktur sebesar Rp598,1 miliar.

Menurut data Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tercatat, anggaran itu digunakan Pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk tiga program.

"Sebanyak Rp 598,1 miliar #UangKita dialokasikan untuk memperkuat infrastruktur pendukung acara di pulau, Bali. Terdapat tiga program pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk memperkuat infrastruktur pendukung sehingga, KTT G20 dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala," tulis @ditjenanggaran lewat Instagramnya dikutip, pada Senin (21/11/2022), dikutip dari VIVA.

Sementara untuk penguatan infrastruktur pertama yaitu, pemeliharaan, rehabilitasi, rekonstruksi jalan dan jembatan sepanjang 28,53 kilometer (km) kurang lebihnya oleh Bina Marga Kementrian PUPR.

"Preservasi jalan dan jembatan tersebut menggunakan #UangKita sebesar Rp391,7 miliar," jelasnya.

Selain itu, untuk infrastruktur jalan dan jembatan yang diperkuat pemerintah yakni, preservasi jalan dan jembatan Sp. Pesanggaran-Nusa Dua, Jimbaran-Uluwatu dan Penataan Lanskap Bundaran Pedestrian.

Baca Juga

Ria Ricis Batal Naik Helikopter karena 'Dijudesin' Pegawai, Anggota DPD RI Arya Wedakarna Pastikan Tak Ada Diskriminasi Wisatawan

Kemudian median ruas jalan Bandara Ngurah Rai-Venue, itu juga dilakukan peningkatan jalan mulai dari Sp Siligita-Kempinski, Showcase Mangrove.

Adapun, penataan hutan mangrove Bali juga dilakukan. Di mana penataan itu dilakukan untuk menyambut para delegasi G20, dalam agenda resmi ke lokasi itu. 

Ditjen Anggaran menuturkan, pada penataan kawasan hutan mangrove itu dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan anggaran sekitar Rp10 miliar. Penguatan infrastruktur lainnya untuk mendukung KTT G20 adalah rehabilitasi waduk. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi tampungan waduk serta meningkatkan suplai air baku.

Tercatat, untuk biaya rehabilitasi waduk tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp miliar pada tahun ini. (mg1/ebs)