Kritisi Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Mantan Menteri ESDM: Masyarakat Tidak Bodoh

Jakarta,tvOnenews.com - Wacana perpanjangan masa jabatan presiden masih bergulir hingga saat ini. 

Hal itu membuat geram berbagai pihak. Salah satunya Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said juga ikut mengkritisi isu wacana tersebut.

Sudirman menyebut perilaku elite Indonesia hari ini meresahkan. Dia menilai, tindakan para pejabat tidak patut dilakukan.

"Elite perilakunya meresahkan, nanti kita tanya secara hukum apakah boleh, mungkin boleh tapi apakah patut? nanti kita tanya,” ujar Sudirman Said dalam diskusi bertajuk 'Merangkum 2022, Menyambut 2023' di Jakarta Pusat, Minggu (18/12/2022).

Kemudian dia menyinggung soal pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo yang baru-baru ini kembali membahas wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca Juga

Sudirman Said Kembali Datangi Kejagung Terkait Korupsi Pengadaan Produk Kilang Petral, Ini Penjelasannya

Menurut dia, secara terang-terangan hal tersebut memang tidak dilarang oleh hukum. Namun dia mempertanyakan kepatutan pernyataan tersebut yang dilontarkan oleh seorang pemangku kebijakan.

"Ketua MPR mengatakan ini kan sekedar memancing pemikiran, emang enggak dilarang hukum, tapi apakah patut menyatakan begitu? itu kan hal-hal yang membuat masyarakat menjadi bingung," ungkap Sudirman Said.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti terkait aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, para pejabat publik haruslah menekankan pada segi etik, alih-alih mengedepankan segi legalistif atau hukum.

"Pertanyaannya begini, kita mau hidup dalam ukuran boleh tidak boleh atau legalistif atau patut tidak patut?" katanya.

Dia menuturkan pernyataan tersebut yang dilontarkan oleh seorang pemimpin legislatif tak pantas dan dapat menimbulkan bahaya besar.

"Ada bahaya besar kalau para pejabat publik pemimpin publik figur itu hidup di taraf legalistif, kalau top management dimana pun, berfikir legalistif dia bisa buat hukum untuk dirinya sendiri," pungkasnya.(rpi/muu)