Buntut Anies Baswedan yang Diduga Safari Politik di Tempat Ibadah, Bawaslu Larang Keras Ada Politik Praktis

Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja tegaskan bagi bakal calon presiden dilarang keras melakukan politik identitas hingga safari politik di tempat ibadah.

Larangan ini merupakan peringatan keras usai diketahui nama Anies Baswedan digugat oleh Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD) terkait dugaan safari politik yang dilakukan oleh Anies di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada 2 Desember 2022 lalu.

"Saya kira ke depan siapa pun bakal calon presiden, siapa pun calon anggota legislatif tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas tempat ibadah menjadi kegiatan politik praktis, atau pun menjurus ke dalam kegiatan politik praktis, meski pun hanya di pekarangan," ujar Rahmat, di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).

Rahmat mengaku tidak mempermasalahkan siapa pun bakal calon presiden ingin mensosialisasikan diri kepada masyarakat, tetapi perlu mengikuti aturan daerah yang diterbitkan oleh gubernur atau wali kota.

"Harus menghormati tempat-tempat ibadah yang ada, namun kami tidak boleh memungkiri bakal calon presiden tuh silakan saja ke tempat ibadah, tetapi untuk beribadah," jelasnya.

Rahmat menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah mutlak akan tetapi memiliki batasan yakni dilarang keras adanya kegiatan politik praktis di dalamnya.

Baca Juga

Soal Laporan Hakim Konstitusi Adies Kadir, Rudianto Ingatkan MKMK: Prinsip Ini Harus Dipedomani

"Ke depan bersama dengan KPU, Bawaslu, KPI, Dewan Pers, akan melakukan rapat simultan untuk menentukan masa dan aturan tentang sosialisasi setelah penetapan peserta pemilu sampai dengan 20 November (2023) pada saat kampanye," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan dilaporkan ke polisi oleh Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD). Berkas laporan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan disebut sudah lengkap. 

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator APCD Husni Jabal. Ia mengaku pihaknya telah melengkapi bukti pendukung untuk melaporan Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Husni menyebut Anies Baswedan dilaporkan atas dugaan mencuri start atau memulai lebih dahulu kampanye Pemilu 2024. Anies juga dinilai memanfaatkan rumah ibadah untuk berkampanye dalam safari politiknya ke Aceh. 

"Alhamdulillah bukti berkas 3 rangkap sudah lengkap dan sudah kita serahkan hari ini," kata Husni dalam keterangan persnya, Rabu (7/12/2022).

APCD beranggapan laporan ini perlu dilayangkan untuk mengawal jalannya Pemilu yang sehat, aman, dan damai. Hal tersebut dijamin dan dilindungi Undang-Undang, bahwa warga negara berhak mengawal marwah Pemilu. 

"Sangat mengkhawatirkan jika ini dibiarkan maka akan jadi preseden buruk bagi demokrasi di negeri kita," ujarnya. (agr/ree)