Sudah Tuduh Ketua KPU Memerkosanya, Wanita Emas Kini Minta Maaf, Singgung Soal Hubungannya dengan Hasyim Asyari

Jakarta, tvOnenews.com - Mischa Hasnaeni Moein alias Wanita Emas mengklarifikasi terkait pengakuannya yang menyebut Ketua KPU Hasyim Asyari telah melecehkan dan memerkosa dirinya.

Hasnaeni juga meminta maaf kepada Hasyim Asyari atas tuduhan tersebut. Dia mengatakan video yang telah beredar di media sosial itu tidak benar.

"Saya Hasnaeni, Jakarta, Minggu 11 Desember 2022. Melalui surat ini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Ketua KPU Hasyim Asyari beserta jajarannya," ujar dia ketika membacakan surat klarifikasi, melalui video yang dilihat tvOnenews, Senin (26/12/2022).

"Melalui surat ini saya menyatakan dan klarifikasi bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari, maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar," sambung Hasnaeni.

Dia mengaku membuat video tersebut atas dasar khilaf dan merasa kesal. Dia juga menyatakan sedang mengalami sakit depresi.

Baca Juga

Semakin Resah, Prilly Latuconsina Minta Masyarakat Tak Takut Bersuara Lawan Kekerasan Seksual Anak

"Faktanya hubungan saya yang ada selama ini antara dengan Ketua KPU Hasyim Asyari adalah hubungan yang bersifat profesional dan tidak lebih dari itu," kata Ketua Umum Partai Republik Satu.

Hasnaeni memastikan jika di kemudian hari terdapat kejadian serupa, maka dapat dipastikan hal itu tidak benar.

"Saya tanda tangani (surat klarifikasi) secara sadar dan tidak berada di bawah tekanan pihak manapun. Terima kasih," jelasnya.

Tanggapan Fadli Zon

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon angkat bicara terkait dugaan Pemilu 2024 untuk memenangkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Sebelumnya, Hasnaeni Moein alias Wanita Emas menduga Pemilu 2024 sudah didesain untuk Ganjar Pranowo.

Menurut Fadli Zon, pihaknya menunggu pelaporan terhadap dugaan tersebut kepada pihak yang berwenang.

"Memang ada semacam indikasi-indikasi itu atau apakah bisa dikatakan debagai bukti permulaan, seharusnya bisa disampaikan kepada aparat yang berwenang, ya," ujar Fadli Zon di Jakarta Selatan, Minggu (25/12/2022).

Fadli menjelaskan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus digelar secara adil tanpa mengkreditkan salah satu tokoh yang digadang-gadang maju sebagai calon presiden (Capres).

"Ini menyangkut penyelenggara Pemilu yang memang harus netral" tambahnya.