Sebut Ridwan Kamil dengan Golkar Simbiosis Mutualisme, Pengamat Politik UIII beri Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Kali ini, nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil menyita pehatian dan menuai perbincangan publik. 

Hal itu lantaran, pada hari Rabu (18/1/2023) sore, Ridwan Kamil mengambil keputusan untuk menjadi kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Gokkar. 

Tak hanya itu saja, Kang Emil juga diberi jabatan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yakni sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan co-chair Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar.

Sontak hal itu pun menuai komentar dari kalangan pengamat politik, seperti Pengamat politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Philips J. Vermonte.

Dilansir dari Antara, Philips J. Vermonte mengatakan, langkah Ridwan Kamil yang memutuskan bergabung ke Golkar bisa memperkuat daya tawar partai politik tersebut.
 
Langkah orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat bergabung ke Partai Golkar itu dinilai tepat dan strategis bagi kedua belah pihak.
 
Emil dinilai bisa mewarnai kiprah partai politik dalam menjalankan fungsinya yakni f sebagai pengawas, pembuat undang-undang, fungsi perwakilan, dan anggaran.
 
Dari empat fungsi itu, tiga di antaranya fungsi teknokratis dan ketiganya ada di dalam Ridwan Kamil.
 
Phillips menilai keputusan Emil merupakan langkah strategis dan menguntungkan jika dilihat dari latar belakangnya yang teknokratis.
 
Pengalaman Emil di bidang eksekutif, juga sebagai arsitek yang paham di bidangnya, akan menambah kemampuan Golkar untuk bisa tetap menjadi partai teknokrat sebagaimana awalnya dibentuk oleh golongan karya.
 

Baca Juga

Kuota Pertalite Bakal Ditambah, Menko Airlangga: Anggaran Masih Ada

Ridwan Kamil setelah Sah jadi Kader Partai Golkar.
Semesta, ujar dia, seolah mendukung ketika Ridwan Kamil memutuskan masuk Partai Golkar.
 
"Jadi, seperti natural dan sudah waktunya. Yang kita inginkan adalah partai politik yang kuat, demokratis, dan inovatif. Kalau partai tidak diperkuat oleh orang-orang seperti Kang Emil, tujuan itu tidak akan tercapai," kata Philips.
 
Di sisi lain, langkah tersebut juga tepat bagi karier politik Ridwan Kamil. Setelah era otonomi daerah, banyak calon pemimpin nasional muncul dari daerah.
 
Presiden Joko Widodo, misalnya, merupakan "anak kandung" desentralisasi, sebagai presiden buah dari desentralisasi.
 
Desentralisasi mendorong masyarakat untuk mengevaluasi, mana kepala daerah yang baik atau yang tidak cakap dalam memimpin. Yang cakap mendapatkan kepercayaan sekaligus penghargaan dari masyarakat untuk meniti karier kepemimpinan.
 
Pun demikian dengan sosok Ridwan Kamil, yang dinilai sebagai gubernur yang lahir dari otonomi daerah, terpilih sebagai wali kota, kemudian menjadi gubernur.
 
"Ini menambah deretan stok calon pemimpin nasional yang datang dari kepala daerah," katanya.
 
Berkaitan dengan pemimpin potensial, ia menilai keputusan Ridwan Kamil berbaju parpol sudah sesuai jalur dan aturan konstitusional terlebih jika ingin ikut kontestasi di level nasional.
 
Masuk parpol merupakan konsekuensi logis seorang Ridwan Kamil, sebagai salah seorang kepala daerah yang dalam hasil survei memiliki popularitas dan elektabilitas cukup solid, baik sebagai kandidat calon presiden maupun calon wakil presiden.
 
Bagi Golkar, Emil juga potensial sebagai vote getter pada Pemilu 2024.
 
Jadi, hubungan Ridwan Kamil dengan Partai Golkar itu simbiosis mutualisme.
 
Ridwan Kamil juga dinilai bakal  mendapat keuntungan dengan masuk Partai Golkar karena bisa mewarnai keputusan partai tersebut.
 
Emil dikenal sebagai sosok inovatif dan dekat dengan pemilih muda. Nilai plus ini bakal mewarnai Partai Golkar termasuk dalam proses politiknya di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. (ant/aag)