Sekjen PAN Dukung Penerapan Kebijakan Electronic Road Pricing atau Jalan Berbayar di DKI, Tapi..

Jakarta, tvOnenews.com - Kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau Jalan Berbayar di DKI Jakarta terus menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Pasalnya, komersialisasi jalanan di ibu kota ini dianggap merugikan rakyat kecil dan menengah.

Namun, ada juga yang mendukung penerapan kebijakan jalan berbayar ini untuk mengurai kemacetan. Selain itu juga untuk mengurangi penggunaan transportasi pribadi.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengungkapkan, ia mendukung penerapan kebijakan ERP.

"Mendukung. Tapi menurut saya itu harus dilakukan secara progresif, bertahap. Enggak bisa sekaligus dan enggak bisa sekarang," kata Eddy, Senin (23/1/2023).

Menurut Eddy, harus ada mekanisme yang jelas lebih dahulu untuk menerapkan kebijakan tersebut.

"Ya saya kira harus ada mekanisme yang jelas dulu, manfaatnya apa kalau kita menerapkan ERP," ucapnya.

Sebab, kata Eddy, sistem tersebut mengadopsi sistem yang digunakan oleh negara Singapura.

"ERP kan adopsi dari sistem yang digunakan di Singapura," katanya.

Kemudian, Ia menuturkan, penerapan sistem ERP di Singapura memakan biaya yang cukup tinggi.

Hal tersebut, menurut dia, yang tentu menjadi permasalahan di Indonesia.

"Nah di Singapura itu, di jam-jam tertentu orang sudah memiliki alat kalau melalui zona ERP, itu pasti akan didebit. Biayanya tinggi. Itu mungkin akan jadi permasalahan," sebut Sekjen PAN itu.

Menurutnya, ERP boleh saja diterapkan jika sudah ada alternatif moda transportasi yang terintegrasi.

"Silahkan karena masyarakat punya pilihan untuk menuju tujuan, kantor, pekerjaan, dan lain-lain," sebutnya.

"Kalau sekarang sudah ada tapi belum tersambung dan terintegrasi," jelas Eddy.

Eddy mengatakan, penerapan kebijakan ERP masih perlu dikaji.

"Karena itu akan memberatkan masyarakat dari aspek biaya," ucapnya.(rpi/muu)