Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerapkan kebijakan sistem jalan berbayar secara elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.
Wacana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di DKI Jakarta menjadi perdebatan banyak pihak. Bahkan pengemudi ojek online secara masif mewakili masyarakat melakukan aksi unjuk rasa penolakan penerapan ERP di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah pengemudi ojek online yang menolak penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalanan berbayar elektronik di depan gedung DPRD DKI Jakarta mendapat respons dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Kebijakan ERP atau Jalan Berbayar di DKI Jakarta terus menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Pasalnya komersialisasi jalanan dianggap merugikan rakyat.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono lebih memprioritaskan pembangunan transportasi umum ketimbang membahas perihal jalanan berbayar elektronik atau ERP
Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail prediksi apabila kebijakan jalanan berbayar elektronik diterapkan, akan tambah PAD hingga Rp60 miliar
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo angkat bicara soal kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) yang tengah hangat diperbincangkan.
Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono sebut kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) masih dalam tahap focus group discussion
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
Heru Budi Hartono mengungkapkan besaran tarif jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) di Jakarta masih akan dibahas dengan Pemerintah Pusat.
Pj Gubernur Jakarta Heru Budi angkat bicara perihal wacana jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) yang tertuang di dalam draft Raperda
Shindy Lutfiana Al Aziz, MC babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Kalbar pernah menjadi peserta ajang Tangerang MC Competition 2025.
Josepha Alexandra dan murid SMAN 1 Pontianak, peserta Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Kalbar dikasi tips penting oleh Gibran Rakabuming Raka.
Belakangan ini media sosial diramaikan dengan berbagai isu viral. Mulai dari polemik lomba cerdas cermat di Kalimantan Barat, hingga kebijakan Dedi Mulyadi.
Dewan juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI akhirnya buka suara usai menuai kritik dari publik usai aksinya yang menganulir jawaban dari peserta SMAN 1 Pontianak.
Dedi Mulyadi memberikan jawaban tegas ketika dihampiri seorang ibu-ibu yang mengaku anaknya bekerja di Pemprov Jabar tetapi tidak menerima gaji, apa kata KDM?