GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Electronic Road Pricing

Dishub Ungkap Alasan DKI Belum Terapkan Sistem Jalan Berbayar Elektronik

Dishub Ungkap Alasan DKI Belum Terapkan Sistem Jalan Berbayar Elektronik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerapkan kebijakan sistem jalan berbayar secara elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.
Drama Panjang ERP, Mulai Dari Penolakan Masyarakat Hingga Masih Wacana

Drama Panjang ERP, Mulai Dari Penolakan Masyarakat Hingga Masih Wacana

Wacana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di DKI Jakarta menjadi perdebatan banyak pihak. Bahkan pengemudi ojek online secara masif mewakili masyarakat melakukan aksi unjuk rasa penolakan penerapan ERP di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.
Ratusan Pengemudi Ojek Online Tolak Peneran ERP, ini Respons Pj Gubernur Heru Budi

Ratusan Pengemudi Ojek Online Tolak Peneran ERP, ini Respons Pj Gubernur Heru Budi

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah pengemudi ojek online yang menolak penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalanan berbayar elektronik di depan gedung DPRD DKI Jakarta mendapat respons dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Sekjen PAN Dukung Penerapan Kebijakan Electronic Road Pricing atau Jalan Berbayar di DKI, Tapi..

Sekjen PAN Dukung Penerapan Kebijakan Electronic Road Pricing atau Jalan Berbayar di DKI, Tapi..

Kebijakan ERP atau Jalan Berbayar di DKI Jakarta terus menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Pasalnya komersialisasi jalanan dianggap merugikan rakyat.
Heru Budi Fokus Prioritaskan Transportasi Umum Ketimbang ERP

Heru Budi Fokus Prioritaskan Transportasi Umum Ketimbang ERP

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono lebih memprioritaskan pembangunan transportasi umum ketimbang membahas perihal jalanan berbayar elektronik atau ERP
DPRD DKI Jakarta Sebut Penerapan ERP Menambah Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp60 Miliar

DPRD DKI Jakarta Sebut Penerapan ERP Menambah Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp60 Miliar

Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail prediksi apabila kebijakan jalanan berbayar elektronik diterapkan, akan tambah PAD hingga Rp60 miliar
Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Masyarakat Bisa Pilih Transportasi Umum atau ERP

Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Masyarakat Bisa Pilih Transportasi Umum atau ERP

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo angkat bicara soal kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) yang tengah hangat diperbincangkan.
Heru Budi Sebut Kebijakan ERP Masih Tahap FGD dengan Para Pakar

Heru Budi Sebut Kebijakan ERP Masih Tahap FGD dengan Para Pakar

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono sebut kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) masih dalam tahap focus group discussion
PAN Minta DKI Tak Buru-buru Terapkan ERP: TransJakarta Masih Desak-desakan

PAN Minta DKI Tak Buru-buru Terapkan ERP: TransJakarta Masih Desak-desakan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
Siap-Siap! Jalan di Jakarta Berbayar, Tarif ERP Kisaran Rp5 Ribu Hingga 19 Ribu

Siap-Siap! Jalan di Jakarta Berbayar, Tarif ERP Kisaran Rp5 Ribu Hingga 19 Ribu

Heru Budi Hartono mengungkapkan besaran tarif jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) di Jakarta masih akan dibahas dengan Pemerintah Pusat.
Jakarta Terapkan Kebijakan Jalanan Berbayar Elektronik atau ERP, Heru Budi Angkat Bicara

Jakarta Terapkan Kebijakan Jalanan Berbayar Elektronik atau ERP, Heru Budi Angkat Bicara

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi angkat bicara perihal wacana jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) yang tertuang di dalam draft Raperda
Rencana Tarif Jalan Berbayar ERP Jakarta, Dishub DKI Jakarta: Raperda ERP Masih Digodok

Rencana Tarif Jalan Berbayar ERP Jakarta, Dishub DKI Jakarta: Raperda ERP Masih Digodok

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta angkat bicara soal informasi penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Sebelum Jadi Pembawa Acara Lomba Cerdas Cermat MPR RI, Shindy Lutfiana Ternyata Sempat Ikut Kompetisi Bakat MC

Sebelum Jadi Pembawa Acara Lomba Cerdas Cermat MPR RI, Shindy Lutfiana Ternyata Sempat Ikut Kompetisi Bakat MC

Shindy Lutfiana Al Aziz, MC babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Kalbar pernah menjadi peserta ajang Tangerang MC Competition 2025.
Dedi Mulyadi Dikerumuni Warga saat Menertibkan Pedagang, KDM buat Pedagang Bakso Tersenyum: Alhamdulillah

Dedi Mulyadi Dikerumuni Warga saat Menertibkan Pedagang, KDM buat Pedagang Bakso Tersenyum: Alhamdulillah

Momen heboh Dedi Mulyadi dikerumuni warga, saat mendatangi pedagang kaki lima untuk ditertibkan.
Diundang Imbas Polemik Juri LCC Empat Pilar MPR RI di Kalbar, Ocha Ungkap Diberi Tips Public Speaking oleh Gibran

Diundang Imbas Polemik Juri LCC Empat Pilar MPR RI di Kalbar, Ocha Ungkap Diberi Tips Public Speaking oleh Gibran

Josepha Alexandra dan murid SMAN 1 Pontianak, peserta Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Kalbar dikasi tips penting oleh Gibran Rakabuming Raka.
TRENDING: MC Lomba Cerdas Cermat MPR Diputus Kontrak, hingga Kabar Gembira Dedi Mulyadi Usul Pajak Kendaraan Dihapus

TRENDING: MC Lomba Cerdas Cermat MPR Diputus Kontrak, hingga Kabar Gembira Dedi Mulyadi Usul Pajak Kendaraan Dihapus

Belakangan ini media sosial diramaikan dengan berbagai isu viral. Mulai dari polemik lomba cerdas cermat di Kalimantan Barat, hingga kebijakan Dedi Mulyadi.
Dewan Juri Lomba Cerdas Cermat Akhirnya Buka Suara, Akui Anulir Jawaban Peserta Karena Alasan Ini

Dewan Juri Lomba Cerdas Cermat Akhirnya Buka Suara, Akui Anulir Jawaban Peserta Karena Alasan Ini

Dewan juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI akhirnya buka suara usai menuai kritik dari publik usai aksinya yang menganulir jawaban dari peserta SMAN 1 Pontianak.
Masyarakat Tagih Permohonan Maaf Pribadi Juri Lomba Cerdas Cermat Kalbar, Begini Jawaban Setjen MPR

Masyarakat Tagih Permohonan Maaf Pribadi Juri Lomba Cerdas Cermat Kalbar, Begini Jawaban Setjen MPR

Persoalan sanksi bagi dewan juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat dipastikan belum berakhir. 
Ngaku-ngaku Anaknya Kerja di Pemprov Jabar tapi Gak Digaji-gaji, Ibu-ibu Ini Langsung Disemprot Dedi Mulyadi

Ngaku-ngaku Anaknya Kerja di Pemprov Jabar tapi Gak Digaji-gaji, Ibu-ibu Ini Langsung Disemprot Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi memberikan jawaban tegas ketika dihampiri seorang ibu-ibu yang mengaku anaknya bekerja di Pemprov Jabar tetapi tidak menerima gaji, apa kata KDM?
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT