News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Electronic Road Pricing

Dishub Ungkap Alasan DKI Belum Terapkan Sistem Jalan Berbayar Elektronik

Dishub Ungkap Alasan DKI Belum Terapkan Sistem Jalan Berbayar Elektronik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerapkan kebijakan sistem jalan berbayar secara elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.
Drama Panjang ERP, Mulai Dari Penolakan Masyarakat Hingga Masih Wacana

Drama Panjang ERP, Mulai Dari Penolakan Masyarakat Hingga Masih Wacana

Wacana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di DKI Jakarta menjadi perdebatan banyak pihak. Bahkan pengemudi ojek online secara masif mewakili masyarakat melakukan aksi unjuk rasa penolakan penerapan ERP di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.
Ratusan Pengemudi Ojek Online Tolak Peneran ERP, ini Respons Pj Gubernur Heru Budi

Ratusan Pengemudi Ojek Online Tolak Peneran ERP, ini Respons Pj Gubernur Heru Budi

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah pengemudi ojek online yang menolak penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalanan berbayar elektronik di depan gedung DPRD DKI Jakarta mendapat respons dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Sekjen PAN Dukung Penerapan Kebijakan Electronic Road Pricing atau Jalan Berbayar di DKI, Tapi..

Sekjen PAN Dukung Penerapan Kebijakan Electronic Road Pricing atau Jalan Berbayar di DKI, Tapi..

Kebijakan ERP atau Jalan Berbayar di DKI Jakarta terus menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Pasalnya komersialisasi jalanan dianggap merugikan rakyat.
Heru Budi Fokus Prioritaskan Transportasi Umum Ketimbang ERP

Heru Budi Fokus Prioritaskan Transportasi Umum Ketimbang ERP

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono lebih memprioritaskan pembangunan transportasi umum ketimbang membahas perihal jalanan berbayar elektronik atau ERP
DPRD DKI Jakarta Sebut Penerapan ERP Menambah Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp60 Miliar

DPRD DKI Jakarta Sebut Penerapan ERP Menambah Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp60 Miliar

Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail prediksi apabila kebijakan jalanan berbayar elektronik diterapkan, akan tambah PAD hingga Rp60 miliar
Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Masyarakat Bisa Pilih Transportasi Umum atau ERP

Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Masyarakat Bisa Pilih Transportasi Umum atau ERP

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo angkat bicara soal kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) yang tengah hangat diperbincangkan.
Heru Budi Sebut Kebijakan ERP Masih Tahap FGD dengan Para Pakar

Heru Budi Sebut Kebijakan ERP Masih Tahap FGD dengan Para Pakar

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono sebut kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) masih dalam tahap focus group discussion
PAN Minta DKI Tak Buru-buru Terapkan ERP: TransJakarta Masih Desak-desakan

PAN Minta DKI Tak Buru-buru Terapkan ERP: TransJakarta Masih Desak-desakan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
Siap-Siap! Jalan di Jakarta Berbayar, Tarif ERP Kisaran Rp5 Ribu Hingga 19 Ribu

Siap-Siap! Jalan di Jakarta Berbayar, Tarif ERP Kisaran Rp5 Ribu Hingga 19 Ribu

Heru Budi Hartono mengungkapkan besaran tarif jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) di Jakarta masih akan dibahas dengan Pemerintah Pusat.
Jakarta Terapkan Kebijakan Jalanan Berbayar Elektronik atau ERP, Heru Budi Angkat Bicara

Jakarta Terapkan Kebijakan Jalanan Berbayar Elektronik atau ERP, Heru Budi Angkat Bicara

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi angkat bicara perihal wacana jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) yang tertuang di dalam draft Raperda
Rencana Tarif Jalan Berbayar ERP Jakarta, Dishub DKI Jakarta: Raperda ERP Masih Digodok

Rencana Tarif Jalan Berbayar ERP Jakarta, Dishub DKI Jakarta: Raperda ERP Masih Digodok

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta angkat bicara soal informasi penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Viral Crane Patah saat Pembangunan Hotel di Kuningan, Disebut 2 Orang Tewas

Viral Crane Patah saat Pembangunan Hotel di Kuningan, Disebut 2 Orang Tewas

Dalam narasi yang beredar di media sosial Threads, disebut bahwa insiden tersebut merenggut nyawa dua orang korban jiwa. Namun, belum diketahui kronologinya.
Viral Hotel Borobudur Pajang Perhiasan Tamu yang Tertinggal hingga Puluhan Tahun

Viral Hotel Borobudur Pajang Perhiasan Tamu yang Tertinggal hingga Puluhan Tahun

Dalam unggahan Threads-nya, pemilik akun @hungryfever memperlihatkan berbagai macam perhiasan berharga milik para tamu yang tertinggal selama bertahun-tahun.
Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
Tijjani Reijnders Buka Suara soal Liga Arab Saudi, Sebut Premier League Terbaik

Tijjani Reijnders Buka Suara soal Liga Arab Saudi, Sebut Premier League Terbaik

Tijjani Reijnders meminta publik menilai sendiri Liga Arab Saudi, tetapi tetap menempatkan Premier League di posisi teratas dan Serie A di atas liga Saudi.
Gagal Direkrut Gratis, AC Milan Siap Bakar Uang untuk Boyong Juan Miranda

Gagal Direkrut Gratis, AC Milan Siap Bakar Uang untuk Boyong Juan Miranda

Klub Liga Italia, AC Milan kembali tertarik merekrut Juan Miranda dari Bologna pada bursa transfer. Bek kiri Spanyol itu kini tampil mengesankan di Serie A.
MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT