Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerapkan kebijakan sistem jalan berbayar secara elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.
Wacana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di DKI Jakarta menjadi perdebatan banyak pihak. Bahkan pengemudi ojek online secara masif mewakili masyarakat melakukan aksi unjuk rasa penolakan penerapan ERP di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah pengemudi ojek online yang menolak penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalanan berbayar elektronik di depan gedung DPRD DKI Jakarta mendapat respons dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Kebijakan ERP atau Jalan Berbayar di DKI Jakarta terus menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Pasalnya komersialisasi jalanan dianggap merugikan rakyat.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono lebih memprioritaskan pembangunan transportasi umum ketimbang membahas perihal jalanan berbayar elektronik atau ERP
Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail prediksi apabila kebijakan jalanan berbayar elektronik diterapkan, akan tambah PAD hingga Rp60 miliar
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo angkat bicara soal kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) yang tengah hangat diperbincangkan.
Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono sebut kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) masih dalam tahap focus group discussion
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
Heru Budi Hartono mengungkapkan besaran tarif jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) di Jakarta masih akan dibahas dengan Pemerintah Pusat.
Pj Gubernur Jakarta Heru Budi angkat bicara perihal wacana jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) yang tertuang di dalam draft Raperda
Dalam narasi yang beredar di media sosial Threads, disebut bahwa insiden tersebut merenggut nyawa dua orang korban jiwa. Namun, belum diketahui kronologinya.
Dalam unggahan Threads-nya, pemilik akun @hungryfever memperlihatkan berbagai macam perhiasan berharga milik para tamu yang tertinggal selama bertahun-tahun.
Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
Tijjani Reijnders meminta publik menilai sendiri Liga Arab Saudi, tetapi tetap menempatkan Premier League di posisi teratas dan Serie A di atas liga Saudi.
Klub Liga Italia, AC Milan kembali tertarik merekrut Juan Miranda dari Bologna pada bursa transfer. Bek kiri Spanyol itu kini tampil mengesankan di Serie A.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.