Jokowi Minta Kemhan Jadi Koordinator Intelijen, Komisi I DPR: Gak Masalah

Jakarta - Anggota Komisi I, DPR Fadli Zon buka suara soal permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi koordinator intelijen negara.

Fadli menilai tidak masalah jika Jokowi mengusulkan Kemhan menjadi koordinator intelijen.

“Kalau begitu saya kira enggak ada masalah kalau misalkan itu keinginan presiden,” kata dia di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2023).

Dia menjelaskan ketika Kemhan menjadi koordinator intelijen, artinya perlu berkoordinasi kepada Kemhan terkait isu intelijen sebelum kepada presiden.

“Karena biasanya kan badan intelijen itu langsung kepada presiden. Tapi kalau misalnya diminta melakukan suatu koordinasi menurut saya ya hak dari presiden untuk melakukan itu,” ujarnya.

“Supaya mungkin informasi intelijen yang beragam bisa dikoordinasikan di Kemhan. Di beberapa negara juga ada hal itu sih,” tambah Fadli.

Baca Juga

DPR Minta Pemerintah Transparan ke Publik soal Isi Perjanjian Dagang dengan AS

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa penunjukkan koordinator intelijen bukan berarti tanggung jawab dipegang Kemhan sepenuhnya.

“Tetep aja yang punya core-nya sesuai dengan perundang-undangan. Tapi hal itu saya kira menyangkut masalah flow of information, bagian dari koordinasi, bukan tanggung jawab sepenuhnya,” tutup Fadli. (saa/ree)