Dua Gubernur di Indonesia Angkat Bicara Terkait Usulan Pembubaran Gubernur

Medan, Sumatra Utara - Dua Gubernur di Indonesia yang saat ini menjabat, angkat bicara terkait pernyataan Ketua Umum DPP Partai PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang ingin jabatan Gubernur dibubarkan beberapa waktu lalu.

Adapun kedua Gubernur tersebut yakni Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dan Gubernur Jawa Barat (Gubjabar) Ridwan Kamil.

Edy Rahmayadi saat dikonfirmasi terkait pernyataan ketua umum DPP Partai PKB tersebut, terlihat seperti enggan menjawab pernyataan dari Cak Imin tersebut .

Bahkan dirinya malah melontarkan kata-kata yang menohok dari pertanyaan awak media terkait pernyataannya tersebut .

“Ha tanyak dialah, kalau Gubernur nanti dihapus tak ada lagi kerjaan Gubernur,  38 provinsi ini siapa nanti yang kasih kerjaan Gubernur?,” kata Edy pada Selasa (31/1/2023) Malam di rumah dinas Gubsu Jalan Sudirman , Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara.

Sementara Gubjabar Ridwan Kamil mengatakan, agar Cak Imin melakukan survei terlebih dahulu apa kemauan rakyat, agar tidak menjadi pro kontra dipublik terkait statmen yang diberikan.

Baca Juga

Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Hari Pahlawan 2026, Gubernur Khofifah Ajak Masyarakat Lanjutkan Perjuangan Lewat Pengabdian Sesuai Profesi

“Pertanyaan itu yang paling bijak adalah dijawab oleh rakyat sendiri, jadi kalau mau melakukan kebijakan tanyakanlah kepada rakyat,” kata pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Ia menuturkan bahwa eksistensi kepala kepala daerah seperi Gubernur, Walikota, bahkan Presiden maupun ketua Partai diputuskan dari aspirasi rakyat.

“Kalau mau ada perubahan tanya pada rakyat, karena negara ini dibangun melalui kesepakatan rakyat, kesepakatan tertinggi datang dari aspirasi rakyat, “kata Emil.

Lebih lanjut Emil menegaskan jawaban tersebut bisa ditanyakan kepada rakyat melalui kesepakatan yang ada.

Bahkan jika mengacu pada aturan yang ada sudah jelas, pemilihan kepala daerah diatur dalam  UU No. 22/2014 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.

“Jawaban saya tanyakan kepada rakyat bentuknya nanti bisa referendum, kalau rakyat kesepakatannya iya, bikin kesepakatan baru, kalau rakyat merasakan kebermanfaatan luar biasa harus dihormati.” Pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Ketua Umum DPP Partai PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar jabatan Gubernur dihapuskan karena dinilai tidak efektif, karena hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah. (AYR/LNO)