Robohnya Pilar-Pilar Reformasi

ENTAH apa yang tengah terjadi dengan Republik hingga dalam satu bulan ada dua ‘gempa’ hukum yang bikin hati rakyat masygul. 

Dua pilar hukum paling penting di era reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpuruk hingga dasar terendah, pemimpinnya dicopot karena pelanggaran etika berat dan dugaan pelanggaran pidana secara bersamaan. 

Yang pertama kita tahu, Anwar Usman, ipar Presiden Jokowi dijadikan hakim non palu dalam kasus sengketa pemilu karena ikut mengadili norma hukum yang menguntungkan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka. Ini sekaligus menjadi pembuka pintu terjadinya politik dinasti dalam kancah pemilihan presiden 2024. 

Politik berdasarkan keturunan darah itu, selain sangat purba, primitif juga mengkhianati cita-cita reformasi.

Dan yang kedua adalah pemandangan yang kita lihat pertengahan pekan lalu: Firli Bahuri, saat itu Ketua KPK, lembaga yang bermaksud memberantas korupsi, menutupi wajahnya dengan tas ketika melewati kerumunan wartawan yang menunggu pernyataannya setelah jalani pemeriksaan, persis seperti yang kerap dilakukan koruptor setelah jalani pemeriksaan di KPK. Belakangan Firli ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan atau penerimaan gratifikasi.

Tak ada yang lebih membuat miris, selain pemimpin lembaga antirasuah disidik oleh polisi karena terjerat kasus korupsi. Yang paling membuat gundah adalah dua lembaga yang lahir dari rahim reformasi, justru melupakan cita cita agung reformasi yang sebenarnya baru terjadi 25 tahun lalu.

Baca Juga

Respons Menohok Pimpinan KPK Terkait Jokowi Setuju UU KPK Balik ke Versi Lama: Apanya yang Mau Dikembalikan

Kita sebagai rakyat sebenarnya paham sejak awal lembaga sepenting KPK tak pantas dipimpin Firli Bahuri. Ia sudah lama memiliki sejumlah catatan kelabu dalam penegakan hukum. 

Sejak 2020 ia sudah dilaporkan melakukan banyak pelanggaran etika. Firli dilaporkan menggunakan helikopter milik perusahaan swasta dari Palembang menuju Baturaja, pencopotan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro, dan kebocoran dokumen hasil penyelidikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).   

Pertemuan dengan orang yang tengah berperkara pun bukan hanya dengan Syahrul Yasin Limpo. 

Pada 2018, ketika masih menjabat Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, dia juga bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi yang sedang diselidiki dalam kasus dugaan korupsi. Namun, kita tahu toh akhirnya dalam proses pemilihan pemimpin KPK, Presiden dan DPR mengabaikan cacat-cacat tersebut.