Susu dan Hipokrit Satu

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, tiba-tiba mengomentari rencana program makan siang dan susu gratis pasangan Prabowo-Gibran. Wakil Bank Dunia itu cewe-cawe pada isu domestik Indonesia yang beberapa pekan terakhir ini menciptakan diskursus di tengah publik itu. 

Satu mewanti-wanti Indonesia harus tetap patuh dengan aturan defisit fiskal 3 persen. Banyak pihak yang kontra program ini menilai program Paslon 02 akan menaikkan angka defisit fiskal di atas 3 persen. Sontak komentar wakil asing itu seakan mengipas kontroversi dalam urusan dalam negeri Indonesia. 

Pandangan Satu Kahkonen ini bisa dianalisis secara teks maupun konteks. Seperti apa yang disampaikan Guy Cook (2006) sebuah wacana terbentuk karena teks dan konteks yang melatarbelakangi. Secara teks ucapan Sato memang memuat isu ekonomi makro soal defisit tiga persen.

Namun secara konteks, kita bisa memaknai ucapan Satu itu secara politis. Mari kita bedah lebih dalam konteks ucapan Satu. Pertama soal posisi Satu sebagai wakil Bank dunia. Kemudian fakta soal isu yang dikomentari itu hingga kini masih berada di ranah politik domestik Indonesia. 

Faktanya program ini masih dalam tataran program kampanye salah satu paslon yang masih berkontestasi dalam Pemilu 2024. Meski Prabowo-Gibran unggul mutlak dalam perhitungan sementara, secara resmi Paslon itu belum ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU. Lantas mengapa seorang wakil Bank dunia masuk pada ranah isu yang masih bersifat politis?

Ucapan Satu jelas keluar dari batasan tupoksinya sebagai wakil Bank dunia. Mengomentari program kampanye salah satu capres yang secara resmi masih berkontestasi, adalah sebuah bentuk arogansi. Satu secara gegabah telah mencampuri urusan politik di Indonesia. 

Arogansi yang sejatinya kerap ditunjukkan Barat sejak era kolonisasi. Tak hanya di Indonesia, tapi di sejumlah negara berkembang. Lantas bukankah insitusi Satu Kahkonen, Bank Dunia merepresentasikan semangat neokolonialisme?