Meninjau Ulang Aspek Hukum Iuran Tapera

Siaran pers Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Senin, 27 Mei 2024 menyampaikan bahwa presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera.

Kabar pungutan wajib Tapera kepada semua pekerja atau karyawan swasta menimbulkan pro kontra di tengah pelbagai problem yang ada di Indonesia. Publik pun tak tinggal diam ikut andil melayangkan kritik tajam atas produk regulasi baru terkait iuran Tapera karena itu cukup memberatkan.

Apalah arti regulasi wajib pungutan Tapera jika seluruh pekerja di setiap perusahaan swasta tak mengamini? Lantas, bagaimana impelementasi dan implikasi peraturan tersebut? Pertanyaan itu merupakan identifikasi masalah bagi pemerintah agar berpikir ulang dalam menerapkannya.

Bertambahnya pelbagai masalah pelik yang muncul di tanah air memang awalnya dari faktor hukum positif negara yang tampak tak adil. Sehingga kerumitan itu relatif tak dapat menyelesaikan politik hukum iuran wajib Tapera. Sekalipun peraturan tersebut bersifat wajib, tapi masih problematik.

Kini Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 memicu resistensi dari kalangan pengusaha, dan serikat pekerja yang juga protes keras atas produk hukum tersebut. 

Bentuk ketidak–konsitenan pemerintah pun dilihat dari regulasi tersebut sebagai peraturan turunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera.

Baca Juga

Presiden Prabowo Lakukan Video Call Bersama Ubed Cs Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Raih Medali Emas Pertama Asian Games 2026

Politik hukum pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera seakan-akan tak sejalan lagi dengan kehendak nurani pekerja. Bahkan, pemerintah terkesan tak mempertimbangkan secara matang sebab tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu bagi pengusaha, dan pekerja di perusahaan.

Implementasi dan implikasi PP Nomor 21 Tahun 2024 secara tak langsung menuai risiko hukum bagi pemerintah itu sendiri. Oleh karenanya, regulasi tersebut tampaknya sekedar memiliki kepastian hukum. Tetapi, dalam aspek formalisasi keadilan itu memang melelahkan karyawan swasta.

Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional pada Februari 2024 jumlah pekerja di Indonesia 149,38 juta orang. Potongan 3% jika dikonversi dengan populasi pekerja di setiap perusahaan jumlahnya sangat fantastis, dan pengelolaan iuran tersebut masih menimbulkan polemik di masyarakat.

Inkonsistensi Pemerintah

Dalam buku Satjipto Rahardjo (Ilmu Hukum: 2012) Gustav Radbruch mengatakan, kepastian hukum suatu regulasi perundang-undangan dibuat atas dasar kenyataan atau fakta di masyarakat, dan kekeliruan dalam penafsiran, serta tak boleh mudah mendorong perubahan atau revisi undang-undang.

Secara substantif PP Nomor 21 Tahun 2024 adalah produk hukum turunan daripada undang-undang yang problematik karena bertentangan dengan aspek kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch. Politik hukum pengesahannya pun terlalu cepat, sehingga peraturan tersebut semakin mengaburkan makna kepastian hukumnya.

Di samping itu, perubahan tersebut semakin memperjelas indikasi pemerintah yang tak konsisten dalam membuat peraturan perundang-undangan. Yang ada hanyalah asas-asas muatan materi dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu diabaikan.

Dalam aspek hukum, kebijakan pemerintah menarik wajib iuran tabungan perumahan rakyat secara tiba-tiba telah menyalahi asas partisipasi publik. Pasalnya, Satjipto Rahardjo (Catahu LBH Jakarta: 2015) mengatakan, bahwa hukum itu dibuat untuk masyarakat. Tetapi, bukanlah masyarakat untuk hukum.

Menurut hemat penulis, problem dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 terdapat dua problem mendasar dalam pasal 15. 

Pertama, pasal 15 ayat (1) menguraikan “besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3).”

Kedua, pasal 15 ayat (2) tersebut berbunyi, “besaran simpanan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pernberi kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen).”

Secara hukum pun potongan dana 3% seluruh pekerja di Indonesia sangat tak rasional, apalagi payung hukum itu tak mencerminkan keadilan. Maka dari itu, pertanyaannya adalah apakah payung hukum tersebut mendatang maslahat atau mudarat? Lantas, siapakah yang dapat menerima manfaatnya?

Meninjau Ulang

Penerapan iuran 3% dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera adalah kebijakan yang destruktif. Meskipun BP Tapera hendak mengelola secara serius tabungan milik karyawan atau pekerja swasta. Dalam situasi ini, masyarakat sangat mungkin berpikir dua kali menyerahkan haknya.

Dalam kasus yang pernah terjadi adalah praktik korupsi di perushaan BUMN. Yaitu, Jiwasraya, dan Asabri. Track record institusi yang mengelola dana asuransi ini menjadi catata serius, dan juga sebagai refleksi sebelum iuran 3% pekerja untuk tabungan perumahan rakyat diterapkan.

Atas dasar itu, pengesahan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera oleh pemerintah sebagai orkestrasi kebijakan yang kurang mendapat respons positif di masyarakat. Tampaknya, pemerintah tak meninjau ulang peraturan tersebut bahwa ada postulat hukum yang mengatakan, “juris quidem iqnorantium cuique nocere, facti verum ignorantiam non nocere.” Artinya, pemerintah tak boleh mengabaikan hukum yang tak mencerminkan keadilan sebagaimana faktanya masyarakat masih kontradiktif.

Perubahan hukum dalam suatu undang-undang menjadi peraturan turunan tersebut adalah tindakan yang mengabaikan hukum itu sendiri. Terlebih juga fakta hukum kian tak dimunculkan oleh pemerintah bahwa PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera telah ada agenda sosialisasi terlebih dahulu.

Pemerintah dari aspek hukum Tapera, tak mengkaji secara matang unsur efisiensi dan efektivitas pungutan bagi pekerja apakah jaminannya akan kembali jika kemudian hari tak sesuai rencana awal sebagaimana ketentuan hukumnya. Hal ini paling tidak membuat pemerintah berpikir ulang, bila perlu meninjau ulang PP Nomor 21 Tahun 2024 tersebut.

Secara yuridis, apa urgensinya pemerintah membuat PP Nomor 21 Tahun 2024 sebagai peraturan turunan daripada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Padahal, dari aspek kepastian hukum, masih ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Apakah peraturan tersebut adalah murni karena keadaan di masyarakat, sehingga regulasi tersebut harus disahkan.

Pada hemat penulis, PP Nomor 21 Tahun 2024 tak layak menjadi dasar hukum pemerintah untuk menarik iuran 3% kepada semua pekerja di Indonesia. Pasalnya, regulasi tersebut telah mengabaikan asas partisipasi publik dimana di situ ada unsur pengusaha, pekerja penuh waktu, dan pekerja lepas.

Akhirnya, penulis kembali mengutip pemikiran Gustav Radbruch dalam buku (Filsafat Hukum: 2012) bahwa tujuan hukum harus memuat tiga hal. Yaitu, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, PP Nomor 21 Tahun 2024 adalah produk hukum yang menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri.

*Penulis: Hasin Abdullah, S.H., Praktisi Hukum/Associates di Dave and Ende Law Office. 

(Artikel ini telah melalui proses editing yang dipandang perlu sesuai kebijakan redaksi tvonenews.com. Namun demikian seluruh isi dan materi artikel opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.)