Kadin Kalteng Dukung Langkah Presiden Pangkas BUMN Bermasalah

tvOnenews.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Tengah, H. Rahmat Nasution Hamka, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap ketegasan Presiden dalam mengarahkan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat mengumpulkan seluruh Ketua Umum Kadin se-Indonesia di Istana Negara, Jumat (31/7/2026). Langkah strategis pemerintah ini merupakan sebuah terobosan besar yang sangat responsif dalam membenahi ekosistem dunia usaha di tanah air.

Rahmat Nasution Hamka mengatakan, kebijakan rasionalisasi BUMN membawa angin segar dan harapan baru bagi iklim investasi nasional. "Kami sangat mengapresiasi terobosan besar Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan kemarin. Beliau melihat secara jernih pergerakan ekonomi kita dan berani mengkritik serta menyoroti peran BUMN yang selama ini terlalu dominan," ujar Ketum Kadin Kalteng, H. Rahmat Nasution Hamka.

Rahmat menegaskan, kebijakan memangkas ribuan BUMN menjadi angka ideal berkisar 250 hingga 300 perusahaan akan mencatatkan sejarah manis bagi kepemimpinan nasional. Pemangkasan tersebut mengembalikan fokus BUMN hanya pada sektor vital yang tidak mampu dijalankan oleh pihak swasta.

Secara khusus, Kadin Kalteng menyoroti sektor infrastruktur yang selama ini didominasi oleh perusahaan BUMN Karya. Banyaknya rantai pekerjaan yang disubkontrakkan berulang kali justru memicu krisis keuangan di tingkat hilir dan merugikan para pelaku usaha daerah.

"Selama ini BUMN Karya mendominasi proyek infrastruktur lalu meng-subkon-kannya berulang kali. Modus ini merugikan UMKM, penyuplai, dan pekerja daerah karena pembayaran sering kali tertunda bahkan terutang," tegas Rahmat.

Pemerintah kini berkomitmen menyerahkan pengerjaan proyek infrastruktur secara penuh kepada sektor swasta lokal dan nasional. Kebijakan berani ini mengakhiri praktik tidak sehat di mana negara melalui BUMN bertindak sebagai pesaing langsung bagi pengusaha swasta.

Baca Juga

PMI Manufaktur Kembali Ekspansi, Kadin Sebut Sektor Industri Belum Bisa Dikatakan Pulih Sepenuhnya

Penerapan konsep Indonesia Incorporated menuntut sinergi yang adil dan proposional antara pemerintah, BUMN, serta pengusaha swasta. Penataan ruang gerak usaha ini memberikan dorongan vital bagi UMKM di daerah untuk tumbuh secara berkelanjutan.

"Kadin Kalimantan Tengah siap mendukung penuh seluruh arah kebijakan Presiden demi mempercepat pemerataan ekonomi daerah. Sinergi ini diyakini menjadi pondasi kokoh dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045," pungkasnya. (chm)