20 Tahun MoU Helsinki: Perdamaian Aceh Harus Dijaga dengan Pemenuhan Janji

Dalam konteks ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum penting untuk menuntaskan pekerjaan rumah sejarah. Penyelesaian butir-butir MoU Helsinki yang masih tertunda bukan hanya soal Aceh, melainkan juga tentang kehadiran negara dalam memenuhi janji kepada rakyatnya. Negara yang menepati janji akan menumbuhkan kepercayaan, sementara janji yang terus tertunda berisiko menciptakan jarak emosional antara rakyat dan kekuasaan.

Pada akhirnya, perdamaian bukan sesuatu yang selesai dalam satu generasi atau satu dokumen perjanjian. Ia adalah proses panjang yang menuntut kesabaran, konsistensi, dan empati negara terhadap warganya. Aceh telah memilih jalan damai dan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini, tugas negara adalah memastikan bahwa pilihan tersebut tidak berakhir pada rasa menunggu, melainkan berbuah kesejahteraan. Menjaga perdamaian Aceh berarti merawat martabat manusia di dalamnya—dan itulah ukuran sejati dari negara yang hadir dan bertanggung jawab.