Spiral Api di Teheran: Sejarah yang Kembali Berulang

Oleh Rommy Fibri Hardiyanto (Wartawan Senior)

tvOnenews.com - Ledakan di Teheran, Isfahan, dan Qom bukan sekadar bunyi yang memecah langit di siang bolong. Dalam serangan udara yang dilancarkan secara bersamaan oleh Amerika Serikat dan Israel, sejumlah fasilitas strategis di Iran hancur. Korban jiwa mencakup ratusan warga sipil dan militer, termasuk perempuan dan anak-anak, dengan lebih dari 200 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka akibat rangkaian serangan yang tak hanya menimpa infrastruktur pertahanan tetapi juga kawasan pemukiman sipil.

Yang paling mengejutkan dunia adalah konfirmasi pemerintah Iran bahwa Ayatullah Ali Khamenei telah meninggal dunia akibat serangan tersebut, menjadikannya pukulan tak hanya terhadap struktur militer tetapi juga terhadap inti ideologis Republik Islam. Media-media Iran menyatakan bahwa Khamenei “telah mencapai syahid” setelah kompleks kediamannya di Teheran menjadi sasaran utama dalam operasi udara yang disebut oleh penyerang sebagai upaya melumpuhkan kepemimpinan strategis Iran. 

Dalam konteks hukum internasional, sulit menghindari kesimpulan bahwa dalam peristiwa ini Israel dan Amerika Serikat tampil sebagai pihak agresor—melakukan serangan militer ke wilayah negara berdaulat di luar kerangka perang terbuka yang diakui secara formal. Khusus bagi Amerika, tindakan tersebut kembali menghidupkan citra lama sebagai “polisi dunia”: sebuah kekuatan yang merasa memiliki legitimasi moral dan strategis untuk menentukan siapa yang patut ditegur, ditekan, bahkan diserang bila kepentingannya dianggap terancam. Ketika preferensi politik dan kepentingan keamanannya tidak terpenuhi, opsi militer kerap diposisikan sebagai instrumen koreksi. Di titik inilah paradoks global mengemuka: negara yang berbicara tentang tatanan berbasis aturan justru dituduh melampaui aturan itu sendiri.

Sejarah 1953 yang Berulang ke 2026

Apakah ini sejarah yang berulang? Dulu Washington dan London bersekutu mengguncang Teheran; kini Washington berdiri bersama Tel Aviv. Pada 1953, operasi rahasia yang melibatkan Amerika dan Inggris menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh, menandai intervensi asing besar pertama dalam sejarah modern Iran. Peristiwa ini telah didokumentasikan secara mendalam dalam Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran, disunting oleh Mark J. Gasiorowski dan Malcolm Byrne, yang menegaskan bagaimana kudeta tersebut menjadi titik balik hubungan Iran dengan Barat.

Baca Juga

Amerika Sita Kapal Touska, Iran: Kami akan Balas!

Kini, perubahan konstelasi aktor terjadi, tetapi pola keterlibatan kekuatan besar pada urusan dalam negeri Iran terasa tak asing—sekutu lama, panggung baru. Bagi Israel, serangan ini adalah upaya mempertahankan superioritas keamanan regional dan mencegah lawan mengembangkan kapasitas strategis yang dianggap mengancam eksistensinya. Bagi Amerika Serikat, ia menegaskan komitmen terhadap sekutu di Timur Tengah di tengah persaingan global dengan China dan Rusia. 

Dalam konteks ini, pemikiran Ali Syariati relevan: sejarah bukan garis lurus, melainkan spiral yang kembali ke titik serupa pada level kesadaran berbeda. Konflik lama dapat bangkit kembali dengan wajah baru, namun tetap membawa memori kolektif yang menancap dalam tubuh masyarakat. Dalam narasi Iran revolusioner, perlawanan terhadap tekanan eksternal—termasuk intervensi dan dominasi kekuatan besar—telah menjadi bagian dari identitas nasional.

Istilah “Setan Besar” untuk Amerika Serikat dan “Setan Kecil” untuk Israel muncul dari pengalaman historis revolusi Iran. Sebutan itu bukan hanya retorika; ia mencerminkan gambaran musuh kolektif yang memaksa konsolidasi identitas sosial melalui bahasa simbolik. Di bawah pemerintahan Khomeini, istilah yang disampaikan pada 1979 ini menjadi ikon perlawanan terhadap dominasi asing dan dukungan terhadap hak kedaulatan bangsa. Dalam pidato dan khutbah Jumat di era Khamenei, narasi serupa terus direproduksi sebagai bagian dari ketahanan mental nasional terhadap ancaman eksternal.

Syahidnya Khamenei dan Dinamika Kepemimpinan Iran

Kepergian Khamenei membuka babak baru dalam struktur politik Iran. Pemimpin spiritual tertinggi—Wali Faqih—dipilih oleh Majelis Khobregan atau Assembly of Experts, sebuah lembaga ulama yang dipilih melalui pemilu nasional dan memiliki mandat konstitusional untuk memilih maupun mengawasi Pemimpin Tertinggi. Konstitusi Iran mensyaratkan bahwa seorang Wali Faqih harus memiliki kapasitas ijtihad tingkat tinggi, reputasi moral yang bersih, serta kebijaksanaan politik dan sosial, serta mampu menjaga diri dari perbuatan tercela.

Ketika Khomeini wafat pada 1989, Majelis Ahli memilih Ali Khamenei sebagai penggantinya, meski ia belum menyandang status marja’ tertinggi saat itu. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan spiritual Iran adalah hasil pertimbangan kolektif institusional, bukan monarki agama atau garis keturunan. Sistem ini memungkinkan masyarakat Iran menjalankan taqlid—mengikuti otoritas keagamaan tertinggi—namun tetap mempertahankan ruang bagi diskursus intelektual dan berpikir kritis di kajian akademik maupun keagamaan.

Menurut sosiolog Niklas Luhmann dalam Social Systems, masyarakat modern beroperasi sebagai sistem komunikasi, di mana konflik hadir sebagai bentuk komunikasi yang diproduksi dan direproduksi melalui arus informasi. Masyarakat tidak terdiri dari individu, melainkan dari komunikasi. Hanya komunikasi yang dapat berkomunikasi.

Agresi militer semacam ini bukan hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga membentuk narasi baru tentang legitimasi, martabat, dan pembalasan. Muridnya, Dirk Baecker, menambahkan bahwa dalam masyarakat kompleks, setiap tindakan komunikasi menciptakan resonansi yang tak terduga: tekanan eksternal dapat memperkuat solidaritas internal, atau justru memperluas konflik ke arena yang lebih luas. 

Refleksi Akhir dalam Perspektif Kemanusiaan

Dalam salah satu pidatonya yang banyak dikutip, Ali Khamenei pernah menyatakan, “Bangsa Iran tidak akan pernah tunduk pada tekanan dan intimidasi kekuatan arogan.” Istilah “kekuatan arogan” (estekbar) dalam kosakata politik Iran merujuk pada negara-negara besar yang dianggap memaksakan kehendaknya di atas kedaulatan bangsa lain. Pernyataan itu bukan sekadar retorika mobilisasi, melainkan cerminan kerangka berpikir yang telah lama dibangun dalam republik tersebut: bahwa kemandirian politik dan martabat nasional adalah nilai yang harus dipertahankan, bahkan dalam situasi paling sulit.

Kini, setelah serangan yang menjemput syahidnya, kalimat itu terdengar bukan hanya sebagai sikap politik, tetapi sebagai warisan narasi yang akan terus hidup dalam kesadaran kolektif pendukungnya. Sejarah modern Iran memang tidak pernah sunyi dari tekanan, tetapi ia juga tidak pernah kekurangan daya lenting. Kepemimpinan bisa berganti melalui mekanisme konstitusional, luka bisa perlahan sembuh oleh waktu dan keteguhan, dan bangsa yang telah berulang kali melewati revolusi, perang, serta isolasi internasional memiliki alasan untuk percaya bahwa fase ini pun akan dilalui.

Dalam spiral sejarahnya, Iran mungkin kembali diuji—namun justru dari ujian itulah sering lahir bentuk kematangan baru, yang memungkinkan bangsa itu berdiri bukan hanya dengan semangat perlawanan, melainkan dengan keyakinan bahwa martabat dan kedaulatan dapat dijaga tanpa kehilangan arah masa depan.