Prof Sufmi Dasco dan Jembatan Aspirasi Demokrasi

Oleh: Dr. Anthony Leong
Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS)

Di tengah menguatnya jarak psikologis antara warga negara dan institusi politik, sebuah gestur sederhana sering kali memiliki makna yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Ketika Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad bersama Saan Mustopa memilih menemui langsung mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR pada 19 Juni 2026, yang terjadi bukan sekadar pertemuan antara pejabat dan demonstran. Peristiwa itu merepresentasikan sebuah prinsip mendasar dalam demokrasi: kesediaan negara untuk mendengar.

Demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa rutin pemilu dilaksanakan atau seberapa lengkap perangkat hukumnya tersedia. Demokrasi juga hidup dari kualitas dialog antara masyarakat dan para pemegang mandat politik. Dalam konteks itu, keputusan pimpinan DPR untuk keluar dari ruang formal kekuasaan dan berhadapan langsung dengan mahasiswa layak diapresiasi sebagai praktik politik yang sehat.

Selama beberapa tahun terakhir, salah satu kritik yang kerap diarahkan kepada lembaga-lembaga politik adalah kecenderungan mereka menjadi semakin eksklusif. Banyak keputusan publik dianggap lahir dari proses yang jauh dari partisipasi masyarakat. Akibatnya, muncul persepsi bahwa aspirasi warga sering kali berhenti di pagar gedung parlemen. Karena itu, ketika pimpinan DPR memilih menemui demonstran secara langsung, tindakan tersebut mengirimkan pesan bahwa parlemen masih membuka ruang komunikasi dengan kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik.

Tentu saja, tidak semua persoalan selesai hanya dengan dialog. Mahasiswa yang turun ke jalan tidak sedang mencari seremoni politik. Mereka datang membawa kegelisahan, kritik, dan tuntutan yang lahir dari pembacaan mereka terhadap situasi bangsa. Namun demikian, sebelum sebuah tuntutan dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah adanya kemauan untuk mendengar. Dalam hal ini, langkah Prof. Dasco dan Kang Saan menunjukkan kesadaran bahwa kritik publik bukan ancaman terhadap demokrasi, melainkan salah satu sumber energi yang membuat demokrasi tetap hidup.

Yang menarik, pertemuan tersebut juga tidak berhenti pada komitmen untuk mendengar. Beberapa isu yang menjadi perhatian mahasiswa, termasuk efektivitas pelaksanaan program Badan Gizi Nasional (BGN) serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebijakan BBM dan dampaknya terhadap masyarakat, disebut akan segera dikomunikasikan kepada pihak eksekutif. Ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga mekanisme institusional yang mampu menghubungkan suara publik dengan pusat pengambilan keputusan. Di sinilah fungsi representasi parlemen menemukan relevansinya: menjadi penghubung antara aspirasi rakyat dan tindakan pemerintah. Kesediaan Prof. Sufmi Dasco Ahmad dan Kang Saan untuk membawa langsung substansi tuntutan tersebut kepada pemerintah memperlihatkan bahwa dialog yang dibangun tidak berhenti pada simbolisme politik, melainkan diarahkan agar menghasilkan respons kebijakan yang nyata.

Baca Juga

DPR Duga Ada Pembiaran Pemerintah soal Pemadaman Listrik Bergilir