Catatan Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo: Negara Kembali Kuasai Hutan

(Artikel Opini Ini Ditulis Bawono Kumoro, Pengamat Politik dan Pemerintahan)

tvOnenews.com - Selama puluhan tahun kawasan hutan di Indonesia hidup dengan penuh paradoks. Di atas kertas, hutan merupakan milik negara dan dijaga oleh konstitusi. Namun, di lapangan secara de facto jutaan hektar hutan dikuasai secara ilegal atau “abu-abu” oleh para pengusaha tambang dan perkebunan yang tidak sepenuhnya patuh taat hukum.

Bukan negara tidak tahu, tapi keinginan untuk melakukan penertiban selalu saja berhenti pada tataran wacana karena terjebak dalam sikap kompromi struktural yang diwariskan oleh rezim masa lalu.

Namun, kompromi struktural tersebut kini telah lenyap di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Negara saat ini tampak sangat bergeliat menyelamatkan aset negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Ratusan triliun rupiah pun telah mengucur deras kepada kas negara. Satgas PKH dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Tujuan pembentukan Satgas PKH adalah melakukan penguasaan kembali lahan ilegal seperti sawit dan tambang serta memulihkan fungsi kawasan hutan.

Dalam masa kerja telah berjalan hampir dua tahun, Satgas PKH telah menghasilkan pengembalian ratusan triliun hasil dari denda administratif atas penertiban kawasan hutan kepada kas negara.

Baca Juga

Tiga Petugas Meninggal Dunia dalam Karhutla TNBTS, Polda Jatim Dalami Penyebab Kejadian

Terbaru, Satgas PKH kembali menyetorkan uang kepada negara senilai Rp13,24 triliun. Dana itu berasal dari denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VIII yang diserahkan langsung dalam prosesi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo pada 6 Oktober lalu.

Hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VIII kepada kas negara senilai Rp13,24 triliun itu berasal dari tiga sumber.

Pertama, hasil penagihan denda administratif di bidang kehutanan sebesar Rp3,48 triliun. Kedua, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kejaksaan Agung RI sebesar Rp1,54 triliun berasal dari penanganan perkara tindak pidana khusus. Ketiga, penerimaan pajak atas wajib pajak hasil tindak lanjut tugas Satgas PKH sebesar Rp8,23 triliun.

Selain penyerahan penerimaan negara, Satgas PKH juga melaporkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan.

Sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH telah melakukan penguasaan kembali kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai sektor perkebunan dan pertambangan, yaitu seluas 6.206.212,14 hektare pada sektor perkebunan dan 14.633,79 hektare pada sektor pertambangan.

Deretan angka-angka itu tentu bukan sekadar statistik semata. Luas kawasan hutan berhasil ditertibkan dan dikuasai kembali oleh negara tersebut setara dengan delapan kali luas Pulau Bali.

Karena itu, boleh jadi ini merupakan operasi penertiban kawasan hutan terbesar dan tercepat dalam sejarah negara Indonesia modern.

Kalau melihat lebih jauh bagaimana desain Satgas PKH memang tampak jelas bila ia menandai perubahan cara negara untuk menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan.

Lintas pemangku kepentingan mulai dari Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga kementerian teknis disatukan dalam satu payung komando nasional.

Karena itu, upaya penertiban kali ini tidak lagi bersifat administratif dan sektoral semata, tapi menggabungkan daya paksa hukum, kontrol lapangan, dan konversi pelanggaran sekaligus untuk menjadi penerimaan negara.

Hasil yang dituai pun jauh lebih konkret, sesuatu yang selama bertahun-tahun dianggap “mustahil” dapat terjadi dalam hitungan bulan saja.

Satu hal yang patut digarisbawahi juga sasaran operasi ini bukan rakyat kecil, melainkan korporasi-korporasi besar yang melakukan pelanggaran struktural.

Realitas ini sekaligus mematahkan narasi yang berkembang selama ini, penertiban kawasan hutan identik dengan kriminalisasi terhadap rakyat kecil. Justru sebaliknya negara kini berani menyentuh para pelaku dengan daya rusak besar.

Di luar isu lingkungan, makna terbesar dari operasi Satgas PKH ini terletak pada soal kedaulatan negara atas ruang.

Selama ini, permasalahan di kawasan hutan selalu dipandang sebagai beban lantaran sangat terkait dengan konflik sosial, biaya pengawasan, dan tekanan internasional.

Namun, Satgas PKH telah membalik paradigma tersebut. Lahan ilegal diubah menjadi aset negara, pelanggaran menjadi penerimaan negara, dan penertiban menjadi instrumen state-building.

Apakah dengan semua ini berarti Presiden Prabowo adalah seorang aktivis lingkungan? Mungkin tidak dalam terminologi pengertian umum selama ini, tapi justru di sana letak signifikansi.

Lingkungan dalam kebijakan Presiden Prabowo tidak diposisikan sebagai isu moral atau citra global, melainkan sebagai aset strategis nasional.

Hutan dijaga bukan karena slogan, tapi ia menopang kedaulatan pangan, energi, fiskal, dan teritorial Indonesia.

Pendekatan ini bisa disebut sebagai environmentalism berbasis kedaulatan negara. Keras terhadap pelanggaran besar, tidak antiekonomi, tetapi tegas menolak ekonomi ilegal.

Ke depan, konsistensi Satgas PKH akan diuji oleh waktu. Rehabilitasi harus nyata, penerimaan negara harus transparan, dan penegakan hukum tidak boleh melemah serta tebang pilih.

Satu hal telah jelas di depan mata, melalui Satgas PKH, pemerintahan Presiden Prabowo telah menegaskan diri bahwa negara berhenti bernegosiasi dengan pelanggaran-pelanggaran lama demi kembali berdiri tegak sebagai penguasa sah atas hutan yang dimiliki.