Bahaya Besar Mengintai! Campur Tangan Pemerintah Bisa Bikin Malaysia Disanksi FIFA?

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, mengingatkan pemerintah Malaysia agar tidak mencampuri urusan internal Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) di tengah sorotan tajam terkait skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi.

Peringatan itu disampaikan Windsor setelah hubungan FAM dan FIFA kembali menjadi sorotan menyusul peringatan badan sepak bola dunia tersebut mengenai risiko campur tangan pemerintah, khususnya setelah mencuatnya kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan tujuh pemain warisan Malaysia.

“Walaupun FAM sedang berkrisis, kementerian atau menterinya tidak boleh mengarahkan pejabat FAM agar meletakkan jawatan. Mereka tidak boleh, karena mereka dipilih oleh afiliasi anggota,” ujar Windsor seperti dikutip New Straits Times, Kamis (20/11/2025).

Windsor menegaskan, sekalipun FAM kini berada dalam sorotan dan tekanan usai keputusan FIFA terkait skandal dokumen, pemerintah tetap tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan arahan atau menekan pejabat FAM agar mundur dari jabatannya.

Menurutnya, jajaran kepengurusan FAM dibentuk melalui proses pemilihan oleh para anggota afiliasi dalam kongres, sehingga segala perubahan di dalam struktur kepemimpinan harus mengikuti mekanisme internal asosiasi, bukan desakan politik.

Ia sekaligus mendukung pernyataan pengamat olahraga Datuk Christopher Raj yang sebelumnya mengingatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia (KBS) agar berhati-hati dan tidak melampaui batas sehingga berpotensi dianggap sebagai campur tangan politik dalam urusan FAM.

Baca Juga

Di Depan FIFA, Thom Haye Bicara Duel Panas Timnas Indonesia Vs Malaysia

Lebih jauh, Windsor menilai pemerintah memang merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam ekosistem sepak bola nasional. 

Namun, perannya ditegaskan sebatas pada dukungan terhadap pengembangan dan pembinaan, bukan mengatur atau menentukan administrasi asosiasi sepak bola.

“Peran pemerintah adalah mendukung pengembangan, bukan mengatur atau menentukan administrasi asosiasi,” demikian garis besar penekanan Windsor.

Ia mengingatkan, setiap pernyataan resmi yang dikeluarkan pemerintah ataupun pejabat terkait harus disampaikan secara hati-hati. 

Sebab, pernyataan yang dapat ditafsirkan sebagai tekanan atau arahan langsung kepada FAM berpotensi dikategorikan sebagai bentuk campur tangan pihak ketiga.

John kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memberi instruksi, memengaruhi keputusan, ataupun terlibat dalam proses administratif internal FAM.

“Mereka tidak boleh campur tangan, tidak boleh memberi arahan, tidak boleh mempengaruhi,” tegasnya, sambil menambahkan bahwa integritas asosiasi harus dihormati sesuai regulasi FIFA.

Ketika disinggung mengenai contoh kasus campur tangan pemerintah yang berujung sanksi dari FIFA, Windsor merujuk pada salah satu kasus terbaru di kawasan Asia Tenggara.

“Baru-baru ini, Brunei. Ada campur tangan pihak ketiga dalam proses pemilihan. FIFA dan AFC sudah membentuk komite normalisasi,” ucapnya.

Ia menjelaskan, keterlibatan pihak ketiga dalam proses pemilihan kepemimpinan asosiasi sepak bola nasional secara langsung memengaruhi tata kelola sepak bola di negara tersebut. 

Kondisi itu memaksa FIFA dan AFC mengambil langkah tegas, termasuk pembentukan komite normalisasi, demi memulihkan struktur administrasi yang independen dan sesuai regulasi internasional.

Windsor menegaskan, pesan utama dari berbagai kasus tersebut adalah bahwa federasi sepak bola nasional harus bebas dari tekanan politik dan intervensi pihak ketiga. 

Jika batas itu dilanggar, risiko sanksi hingga pembekuan aktivitas sepak bola di tingkat internasional dapat mengancam negara yang bersangkutan.

Di tengah krisis skandal pemalsuan dokumen pemain warisan, peringatan AFC dan FIFA menjadi sinyal kuat agar semua pihak di Malaysia, termasuk pemerintah, berhati-hati melangkah dan menghormati kemandirian FAM sebagai asosiasi yang berada di bawah payung regulasi FIFA.(ant/lgn)