PSSI Puji Pemerintah hingga FIFA Tidak Jatuhkan Sanksi Akibat Tragedi Kanjuruhan

Jakarta – PSSI berterima kasih pada pemerintah yang cepat berkomunikasi dengan FIFA. Lobi pemerintah membuat Indonesia tidak terkena sanksi akibat Tragedi Kanjuruhan.

Anggota Executive Committee (Exco) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Hasani Abdulgani, mengapresiasi peran pemerintah yang cepat melakukan komunikasi dengan Federasi Sepakbola Internasional (FIFA). Exco PSSI berterima kasih untuk penanganan Tragedi Kanjuruhan.

"Terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir, yang sudah melakukan lobi dan komunikasi dengan FIFA," kata Hasani dalam keterangan tertulis, Senin (10/10/2022), menanggapi perkembangan penanganan Tragedi Kanjuruhan.

Usai Tragedi Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan hingga 131 orang suporter tewas, banyak kalangan memperkirakan Indonesia bakal terkena sanksi dari FIFA.

Namun berkat komunikasi cepat dan intensif dari mantan Presiden Internazionale Milano, Erick Thohir, yang menyampaikan surat Presiden kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, membuat Indonesia terlepas dari sanksi.

"Peran Erick Thohir yang berkomunikasi lancar dan baik dengan FIFA membuat Indonesia tak terkena sanksi. FIFA bahkan akan membentuk tim agar sepakbola nasional kita jadi lebih baik," ujar Hasani menambahkan.

Baca Juga

Panitia Piala Presiden Jawab Keberatan Igor Tolic Soal Jeda Pertandingan Persib, Sebut AFC Sudah Tahu Hingga Bukan Event FIFA

Banyak Stadion Tak Layak

Hasani mengatakan banyak masalah di industri sepakbola, misalnya masih banyak stadion yang belum standar FIFA, tetapi tetap digunakan menggelar pertandingan sepakbola yang dihadiri ribuan penonton.

"Secara kasat mata banyak stadion belum layak. Karena klub tidak punya stadion, yang punya pemerintah daerah (Pemda), dan Pemda tidak tahu kebutuhan klub. Menurut Pemda sudah bagus tetapi dari sisi klub belum cukup, terutama security FIFA belum memenuhi standar," kata Hasani.

Hingga saat ini, Hasani menyebut, hanya Bali United (BU) yang menggunakan sistem kontrak untuk mengelola stadion. BU mengambil hak pengelolaan Stadion I Wayan Dipta, milik pemerintah daerah dengan sistem kontrak jangka panjang.

"Itu pun bukan pemilik stadion tapi hanya mengelola stadion jangka panjang. Saat ini sepakbola masih pakai izin keramaian, bukan izin industri. Izin keramaian tidak ada kepastian bagi investor. Ini membuat tak ada klub atau investor yang mau bikin atau kelola stadion," ujar Hasani Abdulgani.

"Kalau Liga di luar negeri, jadwal setahun sebelumnya sudah ada, jadi pemilik klub berani bangun atau kelola stadion. Di sini walau LIB sudah keluarkan jadwal, namun saat mau pertandingan masih harus izin keramaian lagi,” kata Hasani.

Sebagai langkah lanjutan, Hasani Abdulgani menyarankan perubahan model perizinan. Anggota Exco PSSI mengatakan, izin keramaian memakai dasar hukum berbeda, dengan pertimbangan berdasarkan berbahaya atau tidak sebuah kegiatan bagi publik.

"Tapi kalau izin industri, setelah diberikan akan dievaluasi dan dikontrol, apalagi jika ada peristiwa tertentu," ujar Hasani Abdulgani menyarankan perbaikan untuk menghindari tragedi sepakbola, seperti Tragedi Kanjuruhan, terulang lagi. (ant/raw)