Penolakan Israel di Piala Dunia U-20 Bukan Hanya Soal Agama, Tapi Penjajahan dan Kemanusiaan

tvOnenews.com - Penolakan Israel di Piala Dunia U-20 kembali dibahas dalam Rapat Kerja DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM, PSSI, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Rapat tersebut sebenarnya membahas naturalisasi empat atlet sepak bola dan bola basket.

Komisi III DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil meminta pertimbangan dari PSSI dan Plt Menteri Pemuda dan Olahraga, Muhadjir Effendy atas kedatangan Israel ke Indonesia untuk Piala Dunia U-20 pada Mei 2023 mendatang. 

"Kita tahu bahwa salah satu tim yang akan bertanding adalah Israel, ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan," kata Nasir, Senin (20/3/2023).

Nasir menyebut Indonesia sampai saat ini belum mengakui kehadiran Israel sebagai negara. Dia menekankan bahwa dalam dasar konstitusi, Indonesia tidak bisa menerima penjajahan. 

"Dalam pembukaan dasar konstitusi kita jelas bahwa kita tidak bisa menerima penjajahan, karena penjajahan itu harus dihapuskan dari muka bumi ini," kata Nasir. 

Nasir memastikan PKS tetap menolak Israel datang ke Indonesia sebagai peserta Piala Dunia U-20.  

"Kami berharap Kemenpora untuk menyurati Presiden RI untuk menyampaikan ini, karena kami berpegang teguh pada konstitusi," kata Nasir. 

"Sikap kami menolak Israel, walaupun itu urusan FIFA, Indonesia harus berdaulat dengan konstitusi kita karena kita belum mengakui eksistensi negara Israel," kata Nasir. 

Nasir mengakui pernyataan Kementerian Luar Negeri seperti tidak naikna bendera dan tidak diperdengarkannya lagu kebangsaan Israel menunjukkan Indonesia tidak berani menampakkan jati dirinya. 

"Israel ini seperti satu negara yang tidak tersentuh, saluran hukum internasional, organisasi internasional, bahkan kekuatan kemanusiaan seolah-olah mandul pada negara ini, jangan sampe Indonesia mandul menghadapi Piala Dunia U-20 ini," kata Nasir.  

"Kami harap pemerintah punya sikap atas masalah ini, MUI dan ormas Islam menolak kedatangan Israel di Piala Dunia U-20, bahkan mereka meminta pemerintah Indonesia mengantisipasi soal keamanan itu bisa terjadi," kata Nasir.

(hfp)