FIFA Beri Sanksi untuk Indonesia, Akmal Marhali: Jangan Ada Lagi PDIP

tvOnenews.com - Pengamat sepak bola Indonesia yang juga koordinator Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali meminta kepada semua pihak agar tidak jemawa terhadap sanksi relatif ringan dari FIFA kepada PSSI.

FIFA memberikan sanksi administrasi kepada PSSI berupa pembekuan dana FIFA Forward seiring pencabutan mandat Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

"Beruntung, kita hanya dapat kartu kuning, bukan kartu merah. Tapi, seluruh elemen sepakbola Indonesia harus lebih mawas diri ke depannya," ujar Akmal dikutip dari video yang dibagikan di akun Instagram pribadinya, Jumat (7/4/2023).

Akmal menambahkan, dengan pemberian sanksi kepada Indonesia, maka FIFA telah menjaga kedaulatan kepada para anggotanya. Oleh sebab itu, Indonesia harus rendah hati mengakui kesalahan.

Dia juga meminta agar kesalahan serupa yang menyebabkan Indonesia dicabut status tuan rumahnya tidak diulangi di masa depan. Sebab, meski dihukum ringan, posisi Indonesia tetap bersalah.

Baca Juga

Makin Jauh Tinggalkan Timnas Indonesia, Si Jalak Harupat Jadi Saksi Vietnam Melejit di Ranking Dunia Usai Kalahkan Filipina

Hal krusial yang harus dilakukan setelah hal ini terjadi, lanjut Akmal, adalah memperjelas legal standing berkaitan dunia sepak bola Tanah Air dan cabang olahraga lainnya.

"PSSI harus duduk satu meja dengan organisasi olahraga lainnya untuk membahas hal ini bareng pemerintah. Kita mau di posisi apa, bersaing secara regional atau puas dengan kondisi saat ini," katanya.

Misalnya, kata dia, posisi politik Indonesia harus jelas ketika menggelar sebuah event berskala internasional. Dia juga menyarakan judicial review terhadap konstitusi bangsa agar tidak diterjemahkan secara tekstual, tetapi harus kontekstual.

"Jangan lagi kejadian seperti Piala Dunia U-20 terulang. Kasihan PSSI, sudah capek-capek bidding dan akhirnya berhasil, namun akhirnya gagal jadi tuan rumah karena penolakan berbagai elemen terhadap Israel," ucapnya.

Dia juga berharap, kejadian seperti ini tidak terjadi lagi sehingga Indonesia harus benar-benar seirus dalam menggelar sebuah event internasional. Pemerintah pun harus bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam penyelenggaraannya.

"Jangan main-main lagi ke depan, pemerintah harus bisa meredam gejolak, memisahkan politik dan sepak bola. Jangan sampai lagi ada PDIP (Piala Dunia Isinya Politik) di sepak bola Indonesia. FIFA sangat tabu dengan intervensi politik praktis di sepak bola," tutupnya. (fan)