Erick Thohir Bantah Tuduhan Indonesia Pengaruhi FIFA untuk Beri Sanksi pada Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Ilegal

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir membantah tuduhan Indonesia telah mempengaruhi FIFA untuk memberikan sanksi pada pemain naturalisasi Timnas Malaysia ilegal. 

FIFA memberikan sanksi pada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dan tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia ilegal termasuk melarang para pemain tersebut beraktivitas di sepak bola naungan FIFA selama 12 bulan. 

Indonesia terseret kasus tersebut setelah pemilik klub Johor Darul Tazim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang mengunggah potongan artikel media yang memberitakan pertemuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York beberapa waktu lalu. 

Bahkan dalam potongan artikel tersebut ada foto Erick Thohir bersama Gianni Infantino padahal sang Menpora tak ikut ke New York. 

Erick Thohir menyebut bahwa pertemuan Presiden Prabowo dengan Gianni Infantino tersebut murni membicarakan sepak bola Indonesia. 

"Jelas Bapak Presiden bicara soal sepak bola Indonesia, bukan negara lain, pembicaraannya soal bagaimana FIFA Academy bisa ada di Indonesia karena ini sebagai sistem pembangunan usia dini," kata Erick Thohir. 

Baca Juga

Piala Dunia 2026 Dituduh Ada Pemain Ilegal, FIFA Pastikan Kiper Kelahiran Prancis Sah Bela Kongo

Tak berhenti di sana, Erick Thohir pun mengungkap rencana FIFA yang menjadi bahan diskusi Gianni Infantino dengan perwakilan Indonesia di New York. 

"FIFA akan menggelar kejuaraan dunia U-15, 8 vs 8, sistem yang baru, itu pembicaraan dengan presiden," kata Erick Thohir. 

Erick Thohir memastikan dukungan dari pihaknya baik sebagai pribadi maupun sampai sebagai Menpora atas kemajuan olahraga sesama negara Asia Tenggara. 

"Kita hargai, kita juga tidak ikut campur tentang politik dan kebijakan masing-masing negara," kata Erick. 

"Tapi mohon maaf, Indonesia ingin olahraganya maju, sepak bolanya maju, bulu tangkisnya bagus, pencak silat mendunia, ya tentu kita harus lakukan itu (naturalisasi), tapi kita tidak ikut campur masalah negara lain," tutup Erick. (hfp)