Adu Gaji Anggota DPR RI dengan Gaji Guru, Manakah yang Lebih Membebani Negara?
Jakarta, tvOnenews.com - Isu mengenai besaran Gaji anggota dpr ri kembali menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa penghasilan mereka bisa mencapai Rp3 juta per hari atau sekitar Rp100 juta per bulan.
Kabar ini memantik perdebatan di masyarakat, terutama ketika dibandingkan dengan kondisi kesejahteraan guru di Indonesia yang jauh dari kata sejahtera.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok anggota DPR RI untuk non-pimpinan sebenarnya hanya sebesar Rp4,2 juta per bulan.
Namun, berbagai tunjangan dan fasilitas membuat jumlah penghasilan mereka melonjak berkali lipat.
Beberapa tunjangan yang diterima antara lain tunjangan suami/istri sebesar Rp420 ribu, tunjangan anak Rp168 ribu, uang paket sidang Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran Rp3,7 juta, serta tunjangan komunikasi sebesar Rp15,5 juta.
Belum lagi fasilitas tambahan seperti bantuan telepon dan listrik yang mencapai Rp7,7 juta.
Di sisi lain, kondisi sangat berbeda dialami oleh para guru. Gaji guru PNS bervariasi, mulai dari Rp1,6 juta hingga Rp6,3 juta per bulan.
Sementara itu, guru P3K memperoleh penghasilan antara Rp1,9 juta hingga Rp7,3 juta per bulan, dengan tambahan tunjangan profesi dan tunjangan keluarga.
Namun yang paling memprihatinkan adalah guru honorer, yang hingga kini hanya digaji Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, jumlah yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.
Perbandingan ini semakin memanas setelah potongan video yang menampilkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal guru dan dosen sempat viral.
Video itu seolah-olah menunjukkan Sri Mulyani menyebut guru sebagai beban negara.
Namun, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pernyataan tersebut adalah hoaks.
Justru, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah resmi menaikkan alokasi anggaran kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik menjadi Rp274,7 triliun, naik signifikan dari alokasi sebelumnya sebesar Rp178,7 triliun.
Meski demikian, fakta di lapangan tetap menunjukkan adanya ketimpangan mencolok.
Di satu sisi, anggota legislatif dengan jumlah relatif kecil menikmati gaji dan tunjangan melimpah.
Di sisi lain, jutaan guru yang menjadi ujung tombak pendidikan bangsa masih berjuang dengan gaji yang jauh dari kata layak.
Pertanyaan pun mengemuka, manakah yang sebenarnya lebih membebani negara, gaji besar para wakil rakyat atau kesejahteraan para guru?
