BSKDN Kemendagri Minta Kaltara Replikasi Inovasi Lintas Sektor untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Noudy R.P Tendean meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk memperkuat tata kelola inovasi daerah dan memperluas penerapannya ke berbagai sektor pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Noudy saat membuka kegiatan Workshop Penguatan Tata Kelola Inovasi Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar di Provinsi Kalimantan Utara secara daring dari Ruang Video Conference BSKDN pada Senin, 10 November 2025.  

Noudy menjelaskan, urusan kesehatan dan pendidikan masih mendominasi pelaksanaan inovasi daerah di Kaltara. Noudy mengapresiasi langkah tersebut, namun menilai bahwa pemerintah daerah perlu memperluas inovasi ke sektor lain agar manfaatnya lebih merata.

"Urusan kesehatan dan pendidikan masih menjadi yang paling banyak mendominasi perkembangan inovasi di Provinsi Kalimantan Utara. Ini merupakan hal baik, tetapi ke depan perlu diperluas ke berbagai sektor lainnya secara berimbang," ungkap Noudy.

Dia juga menyoroti kondisi penyebaran inovasi daerah di Indonesia yang belum merata. Berdasarkan hasil pemantauan BSKDN, sebagian besar inovasi masih terpusat di wilayah barat seperti Pulau Jawa dan Sumatra, sementara wilayah timur termasuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua masih menghadapi tantangan dalam pengembangan inovasi.

“Kondisi ini tentunya memberikan signal bagi kita untuk seluruh komponen bangsa di wilayah timur Indonesia untuk menggerakan inovasi sehingga ke depan akan memberikan perkembangan yang signifikan," tegasnya.

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Siapkan Surat Edaran: Bayi Lahir di Luar Faskes Bisa Dapatkan Akta Kelahiran Digital

Dalam kesempatan tersebut, Noudy juga menyoroti capaian inovasi sejumlah daerah di Kaltara, termasuk Kabupaten Nunukan yang saat ini memperoleh skor Indeks Inovasi Daerah sebesar 29,28 dan masih tergolong kurang inovatif. Dirinya berharap hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah setempat agar lebih serius memperkuat tata kelola inovasi.

“Khusus Kabupaten Nunukan, dengan skor indeks yang tergolong kurang inovatif perlu terus meningkatkan kapasitas dan komitmennya salah satunya melalui kolaborasi antar daerah yang juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan," jelasnya.

Lebih lanjut, Noudy menyampaikan, peningkatan kualitas tata kelola inovasi tidak hanya bergantung pada kemampuan menciptakan inovasi baru, tetapi juga pada kemampuan untuk mereplikasi inovasi yang telah terbukti berhasil di daerah lain.

Dia menegaskan pentingnya penerapan prinsip one agency one innovation agar seluruh perangkat daerah turut berperan aktif dalam mendorong terciptanya pelayanan publik yang adaptif dan efisien. “Inovasi daerah harus terus didorong untuk menjadi lebih efisien dan efektif dari hulu ke hilir, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Di lain sisi, Noudy juga menekankan, keberhasilan inovasi tidak diukur dari banyaknya jumlah inovasi yang dihasilkan, melainkan dari sejauh mana inovasi tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sejauh mana inovasi kita ini dapat mampu diadopsi, direplikasi, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan tentang kuantitas inovasi semata, tetapi lebih kepada kualitas," pungkasnya. (rpi)