Arus Logistik Meningkat, Merauke Butuh Depo Peti Kemas di Luar Pelabuhan

Merauke, tvOnenews.com - Seiring dengan peningkatan pembangunan wilayah Indonesia Timur, posisi Pelabuhan Merauke sebagai pintu masuk logistik untuk wilayah Provinsi Papua Selatan dan sekitarnya kian strategis. Pelaku usaha terus mendorong penguatan infrastruktur, khususnya pembangunan depo peti kemas di luar area pelabuhan, agar layanan di Pelabuhan Merauke dapat lebih maksimal.

Ketua DPC Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia / Indonesian Logistics & Forwarders Association) (ALFI/ILFA) Merauke, Abi Bakri Alhamid mengatakan peningkatan pembangunan di Papua Selatan secara otomatis mendorong kenaikan arus logistik ke Merauke.

Ia menilai Merauke sudah harus memiliki depo peti kemas di luar area pelabuhan sebagai solusi jangka panjang. Dengan adanya depo peti di luar area pelabuhan, distribusi kontainer dapat lebih terurai dan tidak menumpuk di dalam pelabuhan.

“Selain itu, untuk jangka pendek, kontainer ke luar pelabuhan harus diberikan izin oleh pemerintah daerah agar bisa langsung keluar ke gudang distributor, ini untuk mencegah terjadinya stagnasi di lapangan penumpukan yang ada di dalam pelabuhan,” katanya, saat dihubungi Senin (23/02). 

Hal senada disampaikan Kepala PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Cabang Merauke Puji Hermoko yang menyebut lapangan penumpukan di dalam Pelabuhan Merauke sudah cukup padat. Lokasi peti kemas yang siap muat dan hasil bongkar dari kapal harus dipisahkan dengan lokasi stripping (pembongkaran muatan peti kemas) dan stuffing (penataan muatan ke dalam peti kemas).

"Kondisi saat ini (stripping dan stuffing) dilakukan di dalam pelabuhan menjadikan lapangan penumpukan menjadi padat, sehingga bongkar muat kapal tidak optimal, ini berdampak pada waktu tunggu kapal," ujar Puji.

Baca Juga

Pembukaan Rute dan Layanan Baru Dongkrak Arus Peti Kemas Nasional

Menurutnya, keberadaan depo peti kemas di luar pelabuhan menjadi solusi yang mendesak untuk mengurai kepadatan sekaligus memperlancar distribusi barang di wilayah timur Indonesia.

Tanpa langkah percepatan pembangunan infrastruktur, perlambatan distribusi logistik dikhawatirkan akan menjadi persoalan berulang, terutama saat volume pengiriman meningkat.

Kepala Kantor Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Merauke, Julivan Ch. L. Salindeho, mengakui kegiatan stripping dan stuffing hingga kini memang masih dilakukan di dalam area pelabuhan. Padahal, luas lapangan penumpukan di dalam pelabuhan hanya sekitar 1,5 hektar.