Instruksi Tegas Sherly Tjoanda soal Rapat Tak Penting hingga Alokasikan Minimal 10 Persen APBD untuk Rakyat​​​​​​​

"Tidak ada alasan lagi anak Malut tidak punya ijazah SMA hanya karena tinggal di pulau terpencil. Pemerintah ingin memastikan seluruh anak Maluku Utara tetap memiliki akses pendidikan," ujarnya.

Sumber :

• VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Ancam Tolak RAPBD Kabupaten/Kota yang Gemar 'Copy-Paste' Program

Demi memaksimalkan pelayanan publik, Sherly memberikan instruksi keras dan warning bagi para Bupati serta Wali Kota di wilayah Maluku Utara. Ada tiga poin krusial yang wajib dipatuhi pemerintah daerah:

1. Pangkas Biaya Seremonial: Kurangi perjalanan dinas (SPPD), rapat-rapat (FGD), serta biaya makan minum birokrasi yang tidak mendesak.

2. Kewajiban Anggaran Fisik: Setiap daerah wajib mengalokasikan minimal 10 persen APBD mereka khusus untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Baca Juga

Gubernur Sherly Tjoanda Jadi 'Barista' Kopi: Kalo Aku Bikin Kopi, Antriannya Sampai Tugu Trikora Belum Jadi

3. Sanksi Tegas: Gubernur menyatakan tidak akan segan untuk menolak menandatangani RAPBD 2027 bagi Kabupaten/Kota yang tidak memprioritaskan kepentingan publik.

"Kita menjadi pemimpin mungkin hanya sekali, biarlah yang sedikit itu bermanfaat bagi banyak orang. Mari berhenti copy-paste program, mari mulai bekerja dengan data dan hati," pungkas Sherly menutup arahannya.