Hadiri PENAS XVII di Gorontalo, Mentrans Dorong Swasembada Pangan Kawasan Transmigrasi

Gorontalo, tvOnenews.com - Puluhan ribu peserta menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Gorontalo, pada Rabu (24/6/2026).

Dalam kegiatan ini Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kemandirian pangan dan energi sebagai jalan Indonesia berdiri di atas kaki sendiri.

Menteri Transmigrasi (Mentrans), M. Iftitah Sulaiman Suryanagara yang juga hadir dalam kegiatan ini menjadi komitmen untuk memperkuat peran kawasan transmigrasi dalam agenda nasional swasembada pangan, swasembada energi, dan pemerataan kesejahteraan.

Presiden Prabowo dalam pidatonya menyampaikan penghormatan kepada petani dan nelayan Indonesia. Sebab, sejak masa perjuangan telah memberi makan bangsa dan menopang para pejuang. 

Kemudian Prabowo menekankan bahwa pembangunan nasional harus berpihak kepada mereka yang bekerja langsung di sawah, kebun, laut, dan kawasan-kawasan produksi rakyat.

“Waktu kita mendeklarasikan, kita memproklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia, memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia,” kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII.

Baca Juga

Prabowo Ajak 2.600 Akademisi Kembangkan Mobil Listrik Buatan Indonesia

Kemudian Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada petani dan nelayan atas kerja kerasnya sebagai produsen pangan.

“Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia, terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh, saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat, sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik Indonesia,” ucap Prabowo.

Arah tersebut sejalan dengan transformasi transmigrasi yang kini sedang diperkuat. Transmigrasi tidak lagi cukup dipahami sebagai program memindahkan penduduk. Transmigrasi harus menjadi strategi negara untuk membangun kawasan baru, menciptakan pusat pertumbuhan, mengentaskan kemiskinan, dan memperluas basis produksi nasional.

Dalam kegiatan ini, pemerintah juga menyampaikan capaian sektor pertanian. Harga pupuk turun 20 persen, Nilai Tukar Petani meningkat hingga 127 persen, pertumbuhan sektor pertanian mencapai 5,74 persen, dan produksi pangan nasional disebut mencapai 38 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan kepada sektor pangan mulai menghasilkan dampak nyata.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, karena pupuk subsidi yang selama ini harganya tinggi, sekarang sudah lebih terjangkau. Sehingga kami petani bisa mampu dan bisa lancar untuk bertani,” kata petani asal Papua Barat Daya, Timotius, yang hadir dalam kegiatan.

“Yang sudah kami rasakan yaitu bantuan jagung pipil, yang kedua padi. Kami sudah siap mencetak 250 hektare sawah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Iftitah mengungkapkan bahwa capaian tersebut menjadi dorongan untuk mempercepat pembangunan kawasan berbasis komoditas unggulan. 

Kawasan transmigrasi dapat dikembangkan sebagai lumbung pangan, sentra perkebunan rakyat, kawasan peternakan, perikanan, hingga basis energi terbarukan yang terintegrasi dengan kebutuhan daerah dan nasional.

“Kami ingin kawasan sentra pangan ini tidak hanya menghasilkan produksi yang tinggi, tetapi juga menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan pertanian,” jelas Iftitah, saat kunjungan kerja ke Kawasan Transmigrasi Salor, Papua Selatan beberapa waktu lalu.

Presiden juga menyinggung langkah Indonesia menuju swasembada energi melalui rencana peluncuran B50 pada Juli 2026. Kebijakan ini membuka ruang penting bagi kawasan-kawasan produksi kelapa sawit dan komoditas energi lainnya untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai nilai energi nasional.

Dari PENAS XVII di Gorontalo, Kementerian Transmigrasi membawa satu pesan utama yakni pembangunan kawasan harus semakin dekat dengan rakyat yang bekerja. Di tangan petani, nelayan, dan masyarakat kawasan, transmigrasi dapat menjadi jembatan dari lahan rakyat menuju lumbung negeri.(raa)