Seberapa Penting Pemeriksaan dan Sertifikasi untuk Keselamatan Pelayaran?

Kapal yang memenuhi persyaratan akan memperoleh sertifikat pemeriksaan, sementara pemeriksaan tambahan dapat diperlukan setelah perbaikan atau perubahan tertentu.

Di Amerika Serikat, kapal penumpang yang masuk dalam cakupan aturan tertentu tidak boleh beroperasi tanpa Certificate of Inspection yang masih berlaku dari U.S. Coast Guard. Sertifikat tersebut memuat ketentuan seperti rute operasi, jumlah minimum awak, perlengkapan keselamatan, dan kapasitas orang yang boleh dibawa.

Kedua contoh tersebut memperlihatkan bahwa pemeriksaan dan sertifikasi merupakan bagian dari sistem pengendalian risiko. Meski demikian, sertifikat yang berlaku bukan jaminan bahwa insiden tidak akan pernah terjadi. Pemeliharaan, pengoperasian yang benar, dan kepatuhan terhadap prosedur tetap dibutuhkan.

Keselamatan Kapal Membutuhkan Pengawasan Berkelanjutan

Kondisi kapal dapat berubah selama masa operasional akibat penggunaan, usia komponen, kerusakan, maupun pekerjaan perbaikan. Oleh sebab itu, pemeriksaan tidak berhenti setelah kapal memperoleh sertifikat awal. Survei berkala dan pemeriksaan sesuai kebutuhan membantu memastikan persyaratan tetap dipenuhi.

Untuk kapal penumpang, kesiapan sistem pencegahan dan penanganan kebakaran menjadi salah satu aspek penting. Ketersediaan alat pemadam, sistem deteksi, jalur evakuasi, alat penyelamat, dan kesiapan awak menjalankan prosedur darurat dapat memengaruhi respons ketika situasi berbahaya terjadi.

Baca Juga

Viral Atlet Silat Kejang Usai Dibanting di Porprov Jateng, Mengapa Penanganan Medis Jadi Sorotan?

IMO juga menekankan pentingnya unsur manusia melalui International Safety Management (ISM) Code, yang mengatur pendekatan sistematis terhadap pengelolaan keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran. Artinya, keselamatan tidak hanya berkaitan dengan perangkat teknis, tetapi juga dengan prosedur kerja dan tanggung jawab pengelola kapal.

Pembagian tanggung jawab menjadi penting dalam praktiknya. Pemerintah menetapkan dan mengawasi penerapan aturan sesuai kewenangannya. Pemilik dan operator kapal bertanggung jawab atas pengoperasian serta pemeliharaan kapal. 

Sementara itu, badan klasifikasi dan lembaga pemeriksa menjalankan tugas teknis sesuai lingkup penugasan dan otorisasi yang dimiliki.

Kolaborasi antarpihak diperlukan agar dokumen, kondisi kapal, dan praktik operasional berjalan sejalan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pemeriksaan, tindak lanjut perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebutuhan akan informasi teknis yang akurat kembali menjadi perhatian setelah insiden kebakaran KMP Batu Mandi di perairan Selat Sunda, dekat Pulau Merak Besar, Cilegon, Banten, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut dan berharap penumpang, awak kapal, serta pihak terdampak memperoleh penanganan yang diperlukan.