Seberapa Penting Pemeriksaan dan Sertifikasi untuk Keselamatan Pelayaran?

tvOnenews.com - Laut menjadi jalur penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang di Indonesia. Kapal penumpang menghubungkan pulau-pulau, membawa orang menuju tempat kerja, mengantarkan wisatawan, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi antardaerah. 

Namun, operasional transportasi laut juga membutuhkan sistem keselamatan yang memastikan kapal dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis sebelum dan selama digunakan.

Keselamatan pelayaran tidak hanya ditentukan oleh kondisi kapal ketika berangkat. Pemeriksaan teknis, pemeliharaan rutin, kelayakan peralatan darurat, kompetensi awak, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional merupakan bagian dari upaya mengurangi risiko di laut. 

Sertifikat kapal juga memiliki fungsi penting, tetapi dokumen tersebut harus didukung pemeriksaan yang sesuai dan pemenuhan persyaratan keselamatan secara berkelanjutan.

Lantas, bagaimana pemeriksaan dan sertifikasi membantu menjaga keselamatan penumpang? Praktik internasional memberikan gambaran mengenai pentingnya pengawasan yang terstruktur. 

Organisasi Maritim Internasional atau International Maritime Organization (IMO) menetapkan kerangka standar keselamatan kapal, sementara negara seperti Jepang dan Amerika Serikat menerapkan prosedur pemeriksaan serta sertifikasi sesuai ketentuan masing-masing. 

Baca Juga

Viral Atlet Silat Kejang Usai Dibanting di Porprov Jateng, Mengapa Penanganan Medis Jadi Sorotan?

Pendekatan ini menunjukkan bahwa keselamatan pelayaran membutuhkan standar yang jelas dan keterlibatan banyak pihak.

Pemeriksaan Teknis dan Sertifikasi, Apa yang Perlu Dipastikan?

Pemeriksaan kapal bertujuan menilai apakah kondisi teknis dan perlengkapannya memenuhi persyaratan yang berlaku. Aspek yang diperiksa dapat mencakup struktur kapal, mesin, instalasi listrik, perangkat navigasi, sistem pemadam kebakaran, serta alat keselamatan bagi penumpang dan awak.

Sementara itu, sertifikasi menjadi dokumen yang menunjukkan pemenuhan persyaratan tertentu berdasarkan pemeriksaan dan ketentuan yang relevan. 

Jenis sertifikat yang dibutuhkan bergantung pada karakteristik kapal, wilayah pelayaran, serta aturan yang berlaku. Karena itu, sertifikasi bukan sekadar administrasi, melainkan bagian dari sistem pengawasan keselamatan.

IMO menjelaskan bahwa kapal perlu menjalani survei dan verifikasi oleh administrasi negara bendera atau organisasi yang mendapat kewenangan. Proses ini digunakan untuk memastikan kapal dirancang, dibangun, dipelihara, dan dikelola sesuai instrumen internasional yang berlaku. 

Dokumen yang relevan dapat mencakup sertifikat keselamatan kapal penumpang, keselamatan peralatan, serta manajemen keselamatan.

Contoh penerapan dapat dilihat di Jepang. Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang (MLIT) menjelaskan bahwa kapal wajib menjalani pemeriksaan berkala untuk memastikan keselamatan kapal dan manusia. 

Kapal yang memenuhi persyaratan akan memperoleh sertifikat pemeriksaan, sementara pemeriksaan tambahan dapat diperlukan setelah perbaikan atau perubahan tertentu.

Di Amerika Serikat, kapal penumpang yang masuk dalam cakupan aturan tertentu tidak boleh beroperasi tanpa Certificate of Inspection yang masih berlaku dari U.S. Coast Guard. Sertifikat tersebut memuat ketentuan seperti rute operasi, jumlah minimum awak, perlengkapan keselamatan, dan kapasitas orang yang boleh dibawa.

Kedua contoh tersebut memperlihatkan bahwa pemeriksaan dan sertifikasi merupakan bagian dari sistem pengendalian risiko. Meski demikian, sertifikat yang berlaku bukan jaminan bahwa insiden tidak akan pernah terjadi. Pemeliharaan, pengoperasian yang benar, dan kepatuhan terhadap prosedur tetap dibutuhkan.

Keselamatan Kapal Membutuhkan Pengawasan Berkelanjutan

Kondisi kapal dapat berubah selama masa operasional akibat penggunaan, usia komponen, kerusakan, maupun pekerjaan perbaikan. Oleh sebab itu, pemeriksaan tidak berhenti setelah kapal memperoleh sertifikat awal. Survei berkala dan pemeriksaan sesuai kebutuhan membantu memastikan persyaratan tetap dipenuhi.

Untuk kapal penumpang, kesiapan sistem pencegahan dan penanganan kebakaran menjadi salah satu aspek penting. Ketersediaan alat pemadam, sistem deteksi, jalur evakuasi, alat penyelamat, dan kesiapan awak menjalankan prosedur darurat dapat memengaruhi respons ketika situasi berbahaya terjadi.

IMO juga menekankan pentingnya unsur manusia melalui International Safety Management (ISM) Code, yang mengatur pendekatan sistematis terhadap pengelolaan keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran. Artinya, keselamatan tidak hanya berkaitan dengan perangkat teknis, tetapi juga dengan prosedur kerja dan tanggung jawab pengelola kapal.

Pembagian tanggung jawab menjadi penting dalam praktiknya. Pemerintah menetapkan dan mengawasi penerapan aturan sesuai kewenangannya. Pemilik dan operator kapal bertanggung jawab atas pengoperasian serta pemeliharaan kapal. 

Sementara itu, badan klasifikasi dan lembaga pemeriksa menjalankan tugas teknis sesuai lingkup penugasan dan otorisasi yang dimiliki.

Kolaborasi antarpihak diperlukan agar dokumen, kondisi kapal, dan praktik operasional berjalan sejalan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pemeriksaan, tindak lanjut perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebutuhan akan informasi teknis yang akurat kembali menjadi perhatian setelah insiden kebakaran KMP Batu Mandi di perairan Selat Sunda, dekat Pulau Merak Besar, Cilegon, Banten, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut dan berharap penumpang, awak kapal, serta pihak terdampak memperoleh penanganan yang diperlukan.

Perusahaan menaruh perhatian terhadap aspek teknis kapal yang relevan dengan insiden. Penelaahan dokumen dan rekam jejak teknis diperlukan agar informasi kepada pemangku kepentingan didasarkan pada data yang akurat.

“Sehubungan dengan insiden tersebut, BKI melakukan penelaahan terhadap dokumen dan rekam jejak teknis kapal yang relevan, termasuk status klasifikasi, riwayat survei, serta sertifikasi yang berada dalam lingkup kewenangan BKI. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan atas data dan dokumen teknis yang dibutuhkan,” ujar Direktur Operasi Bidang Klasifikasi PT BKI (Persero), Arief Budi Permana.

Pentingnya kerja sama antara pemerintah, pemilik dan operator kapal, serta seluruh unsur dalam ekosistem maritim.

“Bersama dengan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, pemilik dan operator kapal, serta seluruh lingkungan maritim Indonesia, BKI akan terus berkolaborasi dalam menjaga standar keselamatan dan mendorong terciptanya ekosistem maritim yang aman, andal, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Penelaahan dokumen tersebut merupakan bagian dari perhatian terhadap aspek teknis kapal, bukan dengan sendirinya kesimpulan mengenai penyebab kebakaran. Penyebab insiden maupun ada tidaknya pelanggaran standar keselamatan tidak dijelaskan dalam keterangan yang tersedia.

Dalam konteks ini, langkah BKI menelaah status klasifikasi, riwayat survei, dan sertifikasi KMP Batu Mandi menjadi inti perhatian setelah insiden. Upaya tersebut sekaligus mengingatkan bahwa keselamatan pelayaran membutuhkan pemeriksaan teknis yang sesuai, sertifikasi berdasarkan ketentuan, pemeliharaan berkelanjutan, serta koordinasi antara regulator, badan pemeriksa, pemilik, dan operator kapal. (udn)