Setelah Presiden Jokowi Temui Orang Tua Murid, Pemilik Tanah Hak Ulayat Buka Palang Penghalang Jalan Masuk SMP Negeri I Sentani

Sentani, Papua - Pemilik hak ulayat membuka palang yang sempat menutup jalan masuk ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sentani, Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Hanna Hikoyabi, di Jayapura, Jumat (02/08/2022).

Menurut Hanna, Masyarakat Adat telah bersepakat membuka palang kemudian untuk soal pembayaran hak ulayat akan ditangani Polda Papua.

"Sekarang semua telah diambil alih oleh Polda Papua untuk menangani terkait penyelesaian pembayaran nanti," katanya.

Dia menjelaskan untuk proses belajar mengajar di SMPN 1 Sentani akan berjalan normal pada, Senin depan.

Dengan demikian pihaknya berharap ke depan masyarakat adat tidak lagi melakukan pemalangan terhadap lembaga pendidikan di wilayah tersebut.

Baca Juga

Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2026, Gubernur Khofifah Ajak Masyarakat Teladani Perjuangan Pahlawan Melalui Penguatan Persatuan, Pengabdian dan Kepedulian Sosial

"Mereka (Masyarakat Adat) telah berkomitmen juga untuk membersihkan kayu yang digunakan untuk pemalangan supaya siswa nanti bisa belajar dengan baik," ujarnya.

Pemalangan SMPN 1 Sentani telah berlangsung selama sembilan bulan oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat yakni dari marga Ondi dan Yokhu.

Pembukaan pemalangan di SMPN 1 Sentani disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Hanna Hikoyabi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura dan Asisten I Setda Kabupaten Jayapura.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo setelah menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan BLT kepada peserta Program Keluarga Harapan di Kantor Pos Cabang Sentani Kabupaten Jayapura, Rabu (31/08/2022).

Namun saat akan memasuki mobil, Presiden melihat sekelompok masyarakat yang tengah berdemo tepat di sebelah kantor pos. “Ada apa ini?” tanya Presiden. “Demo karena ada penutupan sekolah,” jawab Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho.

“Dipanggil saja perwakilan,” perintah Presiden. Anggit pun mendatangi tempat berdemo dan meminta tiga orang perwakilan untuk bertemu Presiden.

“Gimana… gimana,” kata Presiden kepada tiga orang ibu yang menjadi perwakilan. “Anak-anak kami tidak bisa sekolah Pak, karena sekolahnya dipalang karena tanah ulayat,” ucap salah seorang perwakilan.

Presiden pun menanyakan nama sekolahnya. “SMP Negeri 1 Sentani,” ucap salah seorang ibu. 

Presiden pun sempat berbincang dengan ketiga perwakilan masyarakat tersebut untuk mencari solusi penyelesaian karena yang terpenting bagi Presiden adalah anak-anak jangan sampai tidak bersekolah.

Sementara itu, sesaat sebelum meninggalkan Jayapura untuk melanjutkan penerbangan ke Timika pada siang harinya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa persoalan penutupan sekolah tersebut telah terselesaikan.

“Sesuai arahan Bapak Presiden tadi, saya turut membantu menyelesaikan masalah penutupan sekolah tersebut. Jadi kita akan menyewa lahan tersebut hingga 2023,” ucap Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa minggu depan diharapkan anak-anak sudah dapat bersekolah di SMP Negeri 1 Sentani. “Setelah tahun 2023, diharapkan gedung sekolah di lahan yang baru telah selesai dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dan siap digunakan,” ucap Bahlil.(ppk)