Perpanjangan Izin Ekspor Amman Mineral Disorot: Tokoh KSB Desak Evaluasi Serius Terhadap Komitmen Sosial Perusahaan

tvOnenews.com - Perpanjangan izin ekspor konsentrat yang diberikan kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menuai sorotan tajam dari berbagai tokoh masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).  

Mereka menilai bahwa momentum ini harus dijadikan sebagai langkah strategis untuk mengevaluasi secara menyeluruh kontribusi nyata perusahaan terhadap masyarakat lokal, khususnya di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan ekonomi.  

Salah satu kritik tajam disampaikan oleh Dr. Zulkarnain, Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta yang juga dikenal sebagai pengamat kebijakan publik. Ia menilai kehadiran Amman Mineral di KSB belum membawa dampak signifikan terhadap kemajuan pendidikan di daerah tersebut.  

“Pendidikan adalah fondasi pembangunan jangka panjang. Namun, hingga kini, kontribusi perusahaan di sektor ini masih bersifat simbolik. Beasiswa yang diberikan sangat terbatas dan belum menyentuh kelompok rentan yang justru harus menjadi prioritas,” tegasnya, Selasa (08/04/2025).

Lebih lanjut, Dr. Zulkarnain menyoroti lemahnya sinergi antara perusahaan tambang dengan institusi pendidikan lokal. Menurutnya, perusahaan seharusnya mampu menciptakan program terintegrasi yang mencakup peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta dukungan terhadap pendidikan vokasi dan riset yang relevan dengan dunia industri pertambangan.  

Senada dengan itu, tokoh pemuda KSB, Rahmat Hidayat, juga mengingatkan pentingnya komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.  

Baca Juga

Cara Dorong Tata Kelola Syariah yang Efektif Lewat Pendidikan dan Sertifikasi Auditor

“Kita berharap dengan adanya hambatan ekspor ini, perusahaan mulai menata ulang prioritas. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan, bukan sekadar embel-embel tanggung jawab sosial,” ujarnya.  

Para tokoh masyarakat di Sumbawa Barat sepakat bahwa perpanjangan izin ekspor ini harus menjadi titik balik. Mereka mendesak agar pemerintah daerah dan pusat memperketat pengawasan serta mendorong PT AMNT untuk menjalankan kewajiban sosial secara inklusif, terukur, dan transparan demi mendorong pembangunan yang berkeadilan di wilayah lingkar tambang.  

“Momentum ini tidak boleh disia-siakan. Ini saatnya pemerintah dan masyarakat bersama-sama memastikan bahwa keberadaan perusahaan tambang benar-benar membawa manfaat nyata bagi generasi sekarang dan masa depan,” pungkas Rahmat.