Kredit Macet Terdampak Pandemi, Parta: Pemerintah Pusat Harus Bantu Bali Jangan Terlambat

Denpasar, Bali - Pada tahun 2023 mendatang akan banyak pengusaha pariwisata dan pelaku UMKM dan pemilik rumah dengan KPR mengalami kebangkrutan dan kredit macet. Kondisi ini disampaikan kalangan pelaku pariwisata dan UMKM serta pemilik Kredit KPR, saat zoom meeting yang difasilitasi anggota DPR RI, Nyoman Parta antara Stakeholder Pariwisata dan pelaku UMKM dengan pihak BNI yang langsung dihadiri Direktur Utama BNI, Royke Tumilar. Karena itu, Parta mendorong pemerintah jangan sampai terlambat membantu ekonomi Bali

Sesuai POJK Nomor 17/POJK.03/2021 yang mengatur tentang perpanjangan stimulus perekonomian bagi debitur perbankan yang terdampak Covid-19, akan berakhir pada 31 Maret 2023. Dengan demikian, relaksasi dan restrukturisasi juga akan berakhir, sehingga pembayaran kredit  pokok dan bunga akan terakumulasi  dengan pembayaran yang normal.

“Tentu hal ini akan sangat menyulitkan bagi pelaku pariwisata, UMKM dan pemilik KPR di Bali. Di satu sisi beban lebih besar, sedangkan kemampuan membayar makin tidak ada, sedangkan untuk penambahan modal tak dimungkinkan karena terbentur dengan berbagai peraturan,” ungkap Parta dalam keterangnnya di Denpasar,  Jumat (22/4/2022).

Ia mendorong, pemerintah melalui Bank Himbara wajib membantu Bali, dengan berbagai pogram penyelamatan ekonomi Bali dengan melakukan langkah Avirmatif, perpanjang masa relaksasi dan restrukturisasi, berikan seringan-ringannya dan bahkan  langkah pemutihan, terutama untuk UMKM. Ia berharap, stimulus berupa relaksasi dan restrukturisasi yang berakhir pada 2023 bisa diperpanjang hingga 2025.

“Beberapa langkah yang harus dilakukan akan didiskusikan lebih teknis dalam forum berikutnya. Astungkara ada solusi,” ujarnya.

Berdasarkan data kunjungan wisatawan ke Bali pada Januari  2022 sebanyak 143.744 wisatawan, dan Februari  2022 menurun menjadi 18.455 orang. Bandingkan dengan sebelum Pandemi, yakni pada Januari 2019, kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata mencapai 1.201.735 orang, dan Februari 2019 meningkat menjadi 1.243.996 orang.

Baca Juga

Heboh Marketplace Naikkan Biaya Admin Sepihak, DPR Minta Jangan Korbankan UMKM

Melihat kondisi tersebut, Parta melihat kedatangan wisatawan baik domestic maupun mancanegara masih sangat jauh dari jumlah ideallnya, yang menyebabkan ekonomi Bali masih kontraksi hingga saat ini.