Penyelundupan Sapi ke NTB Menggila, Begini Respons Wakil Bupati Manggarai 

Manggarai, NTT - Wakil Bupati Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT) Heribertus Ngabut berjanji segera berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk memberantas kejahatan penyelundupan sapi ke Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Nanti setelah Idul Fitri melalui Plt Kepala Dinas Peternakan kita melakukan skenario bagaimana mengatasi praktik penyelundupan sapi di lapangan," ujarnya kepada wartawan di Ruteng, Kamis (28/4/2022).

Dia mengatakan, masalah penyelundupan sapi tersebut sangat merugikan daerah. Pertama, dari sisi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kedua, imbuh dia, penyelundupan sapi merusak populasi ternak karena bukan hanya sapi jantan yang diselundupkan tetapi juga sapi anakan bahkan betina produktif. Padahal itu dilarang keras oleh Undang-Undang.

"Jadi kecemasan kita di situ, sehingga kita akan mengambil langkah-langkah yang pas," tegasnya.

Ia menjelaskan, untuk mengatasi masalah ini juga perlu edukasi kepada masyarakat setempat supaya semua pihak memiliki persepsi yang sama untuk kepentingan rakyat dan negara.

"Kita menyelesaikan tanpa konflik, supaya orang mengerti bahwa, penyelundupan sapi liar itu sangat merugikan daerah. Kita harus ikuti aturan yang berlaku," pungkas dia.

Baca Juga

Petugas Karantina Gagalkan Penyelundupan 17 Ular Papua di Bawa Ranjang KM Sinabung

Dilaporkan sebelumnya bahwa  penyelundupan sapi melalui pelabuhan gelap Nanga Nae, Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat bahkan sudah berlangsung selama tiga tahun.

Sapi-sapi yang dibeli dari Manggarai, Manggarai Timur dan Kabupaten Nagekeo itu rutin dimuat dua kali dalam sebulan menggunakan kapal.

Sumber tvonenews.com di Reok Barat mengungkapkan para penyelundup mengangkut tak kurang dari 100 ekor sapi untuk sekali muat.

"Sekali muat 100 ekor, diangkut dengan tiga kapal pada dini hari dari Parek Piso Desa Paralando," sebut sumber itu.

Menurut dia, pengiriman sapi antarprovinsi melalui jalur tikus Reok Barat diduga melibatkan aparat sehingga warga yang mengetahui kejahatan itu ragu untuk melaporkan kepada pihak berwajib.

"Dugaanya begitu, dibekingi aparat. Sudah menjadi rahasia umum ya dan ada anggota polisi yang diperiksa di Polres Manggarai dan orangnya sudah dipindahkan. Tapi saya kira bukan dia saja ya," ujar sumber itu seraya meminta agar namanya dirahasiakan.

Sumber ini menjelaskan, para pelaku penyelundupan sapi asal Sape dan Bima NTB  itu terbilang licik sebab para pelaku merekrut warga lokal sebagai pengepul sapi dengan bayaran menggiurkan.

Kemudian sambung dia, lahan-lahan tidur milik warga di sekitar pantai disewa untuk dijadikan lokasi penampungan sapi sebelum diselundupkan ke NTB.

Selain itu, para pelaku yang sudah berbaur dengan warga lokal juga mengintimidasi warga setempat untuk merahasiakan perbuatan mereka apalagi kondisi Reok Barat yang minim jaringan telekomunikasi membuat kejahatan itu sulit terekspose keluar.

"Setiap orang baru masuk kesana pasti dicurigai. Banyak mata-mata di sana. Dan pelaku sebelum muat sapi mereka tidurnya di rumah warga. Pengepulnya juga warga di situ," ungkap sumber itu.

Miliki Senjata Api

Sumber tvonenews bahkan mengaku mendapat bocoran dari pengepul sapi bahwa sindikat penyelundupan sapi itu membawa senjata api.

"Itu ada teman yang dekat dengan pengepul yang pernah ikut membantu memuat sapi ke kapal melihat pelaku pegang senjata api rakitan di kapal," tuturnya.

"Jadi harapan kita sekarang adalah wartawan. Semoga bapak Kapolri dan Kapolda baca beritanya. Ini kriminal tapi polisi di Manggarai ini tutup mata. Sapi-sapi di wilayah utara ini sudah habis diselundupkan ke Bima pak," tutupnya.

Pemda Tidak Boleh Kalah

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Sil Nado menyoroti kasus penyelundupan sapi tersebut. Ia mengatakan, Pemerintah Daerah tidak boleh kalah dengan para mafia penyelundupan ternak yang sering terjadi di Dusun Nanga Na’e Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat.

Politisi Demokrat itu menilai, penyelundupan sapi ke Bima merupakan potret buram pengawasan perdagangan ternak besar antarpulau.

Menurut dia, dari peristiwa ini tentunya pemerintah daerah dan masyarakat Manggarai mengalami kerugian, karena akan berdampak terhadap pendapatan daerah dari sektor peternakan. Di sisi lain kata dia, kejahatan penyelundupan mengancam populasi ternak karena sapi anakan dan betina yang produktif juga diselundupkan.

“Perlu dilakukan penelusuran terhadap jaringan mafia ini termasuk masyarakat Manggarai yang terlibat dan menjadi agen penyeludupan sapi tersebut,” tegas dia.

Alumni PMKRI itu menyarankan agar perlu ada pengawasan dan pendataan dari pemerintah desa dalam proses jual beli ternak yang terjadi di tengah masyarakat.

“Pendataan seperti ini akan memudahkan kita dalam proses penelusuran ketika mengalami persoalan seperti ini,” jelas Nado.

Ia menambahkan, untuk mengatasi praktek penyelundupan hewan ternak tersebut, perlu membangun koordinasi yang intens antara pemerintah desa dengan instansi terkait dalam mengawasi proses jual beli sapi di tengah masyarakat.

Merespons hal tersebut, Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai, NTT melalui SK bernomor HK/56/2022 yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2022, membentuk tim khusus untuk mencegah praktek pengiriman sapi ilegal dari pelabuhan Nanga Nae, Desa Para Lando, Reok Barat.

Pelaksana tugas (Plt) Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai, Yosep Mantara mengatakan, pihaknya sedang membentuk tim koordinasi khusus untuk melakukan pengawasan terkait keluar masuk hewan ternak di daerah itu.

“Sekarang saya lagi koordinasi dengan Pak Wakil Bupati Manggarai untuk menggelar rapat. Karena dalam tim itu melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, dan kodim. Jadi semua tim yang ada dalam pengawasan itu harus rapat dulu,” ujarnya saat ditemui terpisah. (jku/act)