Pendidikan Tanpa Pungutan Jadi Sorotan Mukernas BMPS, Sekolah Swasta Hadapi Persoalan Pembiayaan
- tvOne - alfani
Denpasar, tvOnenews.com – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) mendorong pemerintah melibatkan penyelenggara pendidikan swasta dalam penyusunan regulasi pendidikan nasional. Pelibatan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan sekolah negeri maupun swasta, terutama terkait penerimaan peserta didik dan dukungan pembiayaan operasional.
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional BMPS, Ki Dr. H. Saur Panjaitan XIII, M.M., menilai sekolah negeri dan swasta merupakan dua unsur yang harus saling mendukung dalam membangun kualitas pendidikan di Indonesia.
"Maka tidak boleh ada yang patah," sebutnya.
Menurutnya, kesetaraan kedua jenis lembaga pendidikan tersebut perlu diwujudkan melalui pemerataan kualitas guru dan siswa. Ia juga mengingatkan agar kebijakan pendidikan tidak menimbulkan kekosongan tenaga pendidik.
"Jangan sampai ada kekosongan guru," imbuhnya.
BMPS juga menilai penyusunan aturan pendidikan perlu melibatkan perwakilan sekolah swasta, bukan hanya unsur pendidikan negeri. Sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian di antaranya mekanisme Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), dukungan operasional bagi sekolah swasta, hingga pola komunikasi antara penyelenggara pendidikan dan pemerintah.
"Dialog rutin dengan kementerian juga diperlukan," imbuhnya.
Selain pemerintah pusat, kolaborasi antara pemerintah daerah dan yayasan penyelenggara pendidikan swasta juga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran.
Persoalan pembiayaan turut menjadi salah satu pembahasan dalam forum tersebut, terutama terkait wacana pendidikan tanpa pungutan di sekolah negeri maupun swasta.
"Sebab pendidikan tanpa pungutan, baik negeri ataupun swasta menyangkut anggaran dan skema yang rumit," jelasnya.
Dalam pembahasan tersebut, ketentuan mengenai wajib belajar tanpa pungutan juga merujuk pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Pasal tersebut berbunyi, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya".
Ketentuan itu berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar, yakni jenjang SD dan SMP. Namun, penerapannya tetap membutuhkan perhitungan anggaran dan skema pembiayaan yang memadai agar tidak berdampak terhadap kualitas layanan pendidikan.
"Jadi maksud pendidikan tanpa pungutan itu, sesuai UU 34 adalah pendidikan dasar SD dan SMP, tidak boleh memungut biaya," jelasnya.
Load more