Pendidikan Tanpa Pungutan Jadi Sorotan Mukernas BMPS, Sekolah Swasta Hadapi Persoalan Pembiayaan

Denpasar, tvOnenews.com – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) mendorong pemerintah melibatkan penyelenggara pendidikan swasta dalam penyusunan regulasi pendidikan nasional. Pelibatan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan sekolah negeri maupun swasta, terutama terkait penerimaan peserta didik dan dukungan pembiayaan operasional.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional BMPS, Ki Dr. H. Saur Panjaitan XIII, M.M., menilai sekolah negeri dan swasta merupakan dua unsur yang harus saling mendukung dalam membangun kualitas pendidikan di Indonesia.

"Maka tidak boleh ada yang patah," sebutnya.

Menurutnya, kesetaraan kedua jenis lembaga pendidikan tersebut perlu diwujudkan melalui pemerataan kualitas guru dan siswa. Ia juga mengingatkan agar kebijakan pendidikan tidak menimbulkan kekosongan tenaga pendidik.

"Jangan sampai ada kekosongan guru," imbuhnya.

BMPS juga menilai penyusunan aturan pendidikan perlu melibatkan perwakilan sekolah swasta, bukan hanya unsur pendidikan negeri. Sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian di antaranya mekanisme Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), dukungan operasional bagi sekolah swasta, hingga pola komunikasi antara penyelenggara pendidikan dan pemerintah.

Baca Juga

Zulkifli Hasan Dorong Peningkatan Produksi Gula Dalam Negeri untuk Kejar Swasembada

"Dialog rutin dengan kementerian juga diperlukan," imbuhnya.

Selain pemerintah pusat, kolaborasi antara pemerintah daerah dan yayasan penyelenggara pendidikan swasta juga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran.

Persoalan pembiayaan turut menjadi salah satu pembahasan dalam forum tersebut, terutama terkait wacana pendidikan tanpa pungutan di sekolah negeri maupun swasta.

"Sebab pendidikan tanpa pungutan, baik negeri ataupun swasta menyangkut anggaran dan skema yang rumit," jelasnya.

Dalam pembahasan tersebut, ketentuan mengenai wajib belajar tanpa pungutan juga merujuk pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Pasal tersebut berbunyi, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya".

Ketentuan itu berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar, yakni jenjang SD dan SMP. Namun, penerapannya tetap membutuhkan perhitungan anggaran dan skema pembiayaan yang memadai agar tidak berdampak terhadap kualitas layanan pendidikan.

"Jadi maksud pendidikan tanpa pungutan itu, sesuai UU 34 adalah pendidikan dasar SD dan SMP, tidak boleh memungut biaya," jelasnya.

Salah satu persoalan yang perlu diperhitungkan adalah keterbatasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana tersebut dinilai belum cukup untuk menanggung seluruh kebutuhan operasional lembaga pendidikan, terlebih sekolah swasta juga harus memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidiknya.

"Apalagi sekolah swasta, harus dipikirkan perhatian kepada guru, itu siapa yang akan membiayai," jelasnya.

Sebagai salah satu alternatif, pembahasan mengarah pada perlunya standar biaya pendidikan yang dapat menjadi acuan bagi sekolah dalam menentukan besaran pungutan. Standar tersebut nantinya perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

"Nah kalau sudah ada standar itu, baru dicek sekolah mana yang memungut di atas standar, maka bisa dikenakan sanksi. Kalau di bawah standar kan tidak masalah," imbuhnya.

Pemerintah juga membuka ruang bagi sekolah swasta untuk menerapkan pungutan apabila memiliki kebutuhan khusus dan mendapat persetujuan dari orang tua yang mampu serta bersedia membayar.

Sejumlah persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) BMPS Tahun 2026 yang digelar di Gedung Ksirarnawa, Art Centre, Denpasar, Bali. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum peringatan hari jadi BMPS ke-55.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, yang hadir dalam kegiatan tersebut turut menyoroti pentingnya kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta. Ia mengingatkan bahwa kedua jenis lembaga pendidikan memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan masyarakat.

"Tetapi pendidikan di sekolah, baik negeri maupun swasta itu sama saja, tidak boleh berbeda-beda," katanya.

Atip menjelaskan, istilah sekolah swasta muncul setelah Indonesia merdeka. Meski memiliki status pengelolaan berbeda, sekolah swasta dan negeri tetap menjadi mitra sejajar. Bahkan, terdapat sekolah swasta yang memiliki kualitas lebih baik dibandingkan sekolah negeri. (asi/gol)