Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Gelar Mukernas 2026 di Bali
- alfani syukri
Denpasar, tvOnenews.com - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) menggelar Musyawarah Kerja Nasional Tahun 2026 di Denpasar. Kegiatan yang digelar di Gedung Kesir Arnawa Artcenter ini sekaligus untuk merayakan hari jadi BMPS ke-55.
Adapun tema yang diambil dalam kegiatan ini yakni "Meneguhkan Komitmen BMPS untuk Pendidikan Bermutu, Merata dan Berkeadilan". Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atas RI, Atip Latipulhayat dan membahas sejumlah topik.
Pada kesempatan ini, Atip Latipulhayat, mengucapkan selamat dan memberikan harapan serta bahan yang harus menjadi pertimbangan BMPS. Ia mengisahkan sekilas mengenai makna sekolah "swasta" di Indonesia. Di mana istilah swasta itu muncul setelah merdeka dari penjajah.
"Tetapi pendidikan di sekolah, baik negeri maupun swasta itu sama saja, tidak boleh berbeda-beda," katanya.
Guru besar ini menjelaskan, swasta dan negeri adalah mitra sejajar. Bahkan tidak sedikit sekolah swasta, lebih baik dibandingkan sekolah negeri.
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional BMPS, Ki Saur Panjaitan XIII menyatakan, baik sekolah negeri maupun swasta di Indonesia, bagaikan dua sayap yang harus saling mendukung.
"Maka tidak boleh ada yang patah," sebutnya.
Sehingga baik mutu pendidikan di sekolah swasta dan negeri, termasuk juga guru dan siswanya, semua memiliki kualitas terbaik.
"Jangan sampai ada kekosongan guru," imbuhnya.
Termasuk dalam pembahasan aturan dan regulasi pun, harus melibatkan swasta, tidak hanya insan sekolah negeri saja. Untuk itu, pihaknya sangat menantikan BMPS memberikan masukan, agar semua insight bisa menjadi pedoman dalam menentukan regulasi dan aturan.
Termasuk dalam urusan SPMB atau penerimaan siswa baru, dukungan operasional untuk sekolah swasta dan lain sebagainya disusun dengan baik dan rapi.
"Dialog rutin dengan kementerian juga diperlukan," imbuhnya.
Kolaborasi pemda dan yayasan juga penting dalam memperkuat eksistensi lembaga swasta demi meningkatkan mutu pendidikan.
Mengenai wacana pendidikan tanpa pungutan, baik di sekolah negeri maupun swasta di Indonesia, ia menjawab secara normatif.
"Sebab pendidikan tanpa pungutan, baik negeri ataupun swasta menyangkut anggaran dan skema yang rumit," jelasnya.
Jangan sampai sekolah tanpa pungutan dan kesannya "gratis" membuat murid dan orangtua kurang termotivasi. Walau sebenarnya negara memang bertanggungjawab memberikan itu, namun harus dilihat dan dicari skema yang pas sehingga tidak mengorbankan kualitas.
Hal ini dinilai sesuai dengan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang berbunyi "Pemerintah dan pemerintah paerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya".
"Jadi maksud pendidikan tanpa pungutan itu, sesuai UU 34 adalah pendidikan dasar SD dan SMP, tidak boleh memungut biaya," jelasnya.
Tetapi tidak serta bisa diterapkan begitu saja, sebab harus dilihat dasarnya dan dampaknya. Dana BOS adalah bantuan operasional sekolah dan tidak cukup jika dipakai untuk menanggung semua pengeluaran di sekolah.
"Apalagi sekolah swasta, harus dipikirkan perhatian kepada guru, itu siapa yang akan membiayai," jelasnya.
Sehingga solusi terbaik adalah adanya standar biaya, dan ditentukan apakah berbeda di masing-masing provinsi atau disamaratakan.
"Nah kalau sudah ada standar itu, baru dicek sekolah mana yang memungut di atas standar, maka bisa dikenakan sanksi. Kalau di bawah standar kan tidak masalah," imbuhnya.
Menurutnyam pemerintah membuka ruang bagi sekolah swasta untuk memungut jika ada kekhususan dan jika orang tua mampu dan mau. (far)
Load more