Terima Kunjungan Komisi II DPR RI, Bupati Serang Ngadu Dampak Pengurangan TKD dan DBH

tvOnenews.com - Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI pada Selasa 2 November 2025. Rombongan dari Jakarta itu disambut hangat Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah di Pendopo Bupati, Jalan Veteran, Serang. Bupati ditemani beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan tenaga ahli Bupati. Sementara rombongan Komisi II dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse Sadikin.

Dalam kesempatan pertemuan itu, Bupati Ratu Zakiyah mengungkapkan berbagai persoalan yang terjadi di derah. Salah satunya adalah mengenai pengurangan transfer ke daerah (TKD) dan masih minimnya dana bagi hasil (DBH) yang diterima oleh Kabupaten Serang dari pusat.

“Tentu kami menyambut baik kunjungan dari anggota Komisi II DPR RI. Dalam pertemuan kami menyampaikan adanya pengurangan TKD, kemudian DBH yang kita dapatkan jauh dari yang kita harapkan,” kata Bupati Serang Ratu Zakiyah kepada wartawan usai pertemuan, Selasa (2/12/2025).

Kepada anggota Komisi II, Bupati Ratu Zakiyah berharap meski ada pengurangan TKD dari pusat mestinya tidak terlalu besar. Begitu juga dengan DBH agar dapat diseusaikan.

“Ini harus ada masukan dari Komisi II DPR RI. Semoga suara kami bisa disampaikan ke pusat melalui komisi II,” ujarnya.

Menurut Ratu Zakiyah, akibat ada pengurangan TKD sangat berdampak pada kondisi fiskal di daerah dan berdampak pada sejumlah program pemerintah daerah.

Meski ada pengurangan TKD, namun Kabupaten Serang masih konsisten memenuhi amanat mandatory spending pendidikan, bahkan melampaui ketentuan minimal 20 persen.

“Seperti diketahui bahwa untuk prioritas anggaran 2026, alokasi pendidikan mencapai 37 persen. Namun hal ini berdampak pada berkurangnya anggaran infrastruktur dan kesehatan,” jelasnya.Hal lain yang juga dipaparkan dalam pertemuan itu, Ratu Zakiyah mengungkapkan mengenai beberapa Situ di wilayah Kabupaten Serang. Ternyata sebagian besar masyarakat memiliki alas hak atas situ tersebut.

”Mungkin nanti kedepan kita harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah itu,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, bahwa terkait pemangkasan anggaran tersebut memang kebijakan presiden yang menyeluruh. Karena presiden melihat ada anggaran anggaran yang tidak efektif.

Kata dia, untuk Kabupaten Serang pihaknya akan melihat apakah pemotongan itu susah memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku atau prinsip-prinsip berkeadilan.

“Jadi saya kira ruang kita disitu, apakah kita bisa memohon untuk koreksi dengan argumen-argumen yang disiapkan oleh pemerintah daerah tentu,” pungkasnya.(chm)