Soroti Kebijakan Pemerintah Saat Ini, Ratusan Aktivis Lintas Generasi Berkumpul di Bandung

Bandung, tvOnenews.com - Ratusan aktivis lintas generasi mulai dari generasi 1980, 98 hingga 2000 berkumpul memperingati 25 tahun Reformasi di salah satu Hotel di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/5/2023).

Menurut salah satu aktivitas 98, Eko Arief Nugroho ratusan aktivis berkumpul hari ini karena adanya kegelisahan  problem yang terjadi atas kebijakan pemerintah saat ini pasca Red 1998.

Eko mengatakan, padahal peristiwa mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI 21 Mei 1998 merupakan buah jalinan panjang interaksi para aktivis sosial lintas sektor lintas generasi, yang trigger utamanya diperankan oleh para mahasiswa.

"Untuk hari ini reformasi belum selesai dan bahkan cenderung
mundur ke belakang, dan bahwa reformasi itu bukan milik satu kelompok atau satu angkatan atau ini tapi milik semua orang, tidak hanya aktivis namun seluruh rakyat Indonesia," ujar Eko Arief Nugroho, kepada wartawan, di Bandung (27/5/2023).

Menurut Eko reformasi yang gagal di jalankan oleh pemerintah saat ini, yaitu beberapa kebijakan yang cenderung mundur, misalnya KPK yang sekarang tampak dikatakan Eko tidak jelas.

Baca Juga

Respons Menohok Pimpinan KPK Terkait Jokowi Setuju UU KPK Balik ke Versi Lama: Apanya yang Mau Dikembalikan

Kemudian sambung Eko bagaimana hukum itu cuma hanya diperuntukkan segelintir kelompok saja, misalnya soal omnibus law soal undang minerba, banyak aturan yang kemudian bergeser masalah legal seolah benar aturan, tapi
prosesnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. 

Bahkan dia sebutakan tak ada partisipasi yang lebih mendalam di sana. Itu itu problem utama kita. 

"Dan kedua adalah soal etik ya, saya kira ini problem serius dengan kondisi bangsa ini. Etik publik itu justru penting. Contohnya pertemuan ketua partai di istana negara itu etik, dan  itu penting sekali kita tahu kemudian bagaimana  bisa
apa kekuasaan besar metabolisme beberapa kelompok sering mengucapkan bahasa petugas partai misalnya itu bahasa yang menurut saya juga mengganggu etik publik sebenarnya kan jadi presiden calon presiden," katanya.

Walaupun begitu, Eko katakan seharusnya keluar dari frame sebagai petugas partai padahal harusnya yang pas petugas rakyat. 

Begitu juga kampus kekuasaan terjadi dilingkungan  kampus, seorang rektor bisa menjadi komisaris sekaligus direktur bisa dibayangkan kerumitan hari ini  terjadi di negeri ini.