Kejanggalan PPDB Online, Mulai dari Pindah KK Hingga Dekatkan Titik Kordinat Demi Dapat Sekolah Negeri

Bekasi, Jawa Barat - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Kota Bekasi mendapat banyak kejanggalan. Perpindahan Kartu Keluarga (KK) demi mendapatkan sekolah melalui jalur zonasi mejadi salah satu temuan kecurangan dalam PPDB di Kota Bekasi.

Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan sistem PPDB khususnya pada jalur zonasi memiliki banyak kelemahan karena orang tua calon siswa dapat mengelabuhi sekolah dengan  cara mengubah atau berpindah KK.

"Kelemahan itu terdapat pada aturan siswa bisa berpindah ke KK yang alamatnya dekat dengan sekolah minimal satu tahun sebelum ikut PPDB zonasi," ucapnya.

Menurut Tri, dugaan pelanggaran banyak ditemukan di sekolah unggulan. Tri menegaskan, jika nama nama siswa ada yang terbukti melakukan kecurangan maka akan didiskualifikasi.

"Dugaan pelanggaran kebanyakan terjadi di sekolah unggulan. Semakin sekolah itu difavoritkan, semakin banyak dugaan pelanggarannya. Untuk tingkat SMP, nama-nama yang terbukti melakukan kecurangan akan langsung kami diskualifikasi, namun untuk tingkat SLTA kewenangannya kami kembalikan ke KCD Provinsi Jawa Barat," ucapnya.

Adanya temuan pelanggaran tersebut, ke depan Tri akan melakukan evaluasi dan audit secara internal serta melaporkan ke Kemendikbud untuk dilakukan penyempurnaan.

Baca Juga

Target Tembus Tiga Besar, KONI Kota Bekasi Perkuat Dukungan Medis Atlet Jelang Porprov 2026

Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi mengatakan, dalam PPDB online diperlukan kejujuran orang tua. Sebab, selama PPDB Ali juga mengaku banyak menerima aduan terkait siswa yang rumahnya lebih jauh dari teman lain, namun justru diterima dibandingkan siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah yang dipilih.

"Setelah kami telusuri kenapa seperti itu, larinya kepada kejujuran orang tua.
Karena bukan rahasia lagi bahwa banyak ternyata calon siswa itu mendekatkan diri ke titik korrdinat, mendekatkan diri ke sekolah tujuan. Jadi bukan lagi rahasia ternyata ini kejujuran dari orang tua, masyarakat lingkungan, harusnya gak boleh difasilitasi walaupun ada program family lain," ungkap Ali.

Ali meminta meskipun ada keluarga yang rumahnya dekat dengan sekolah negeri, namun harusnya setiap orang tua menanamkan kejujuran.

"Harusnya itu betul-betul diperhatikan oleh lingkungan, sehingga anaknya sendiri ya diajarkan tidak jujur akhirnya kan. Sehingga akhirnya banyak ketidak jujuran dari orang tua murid yang tadi menitipkan anaknya di deket-deket sekolah," tambahnya.

Saat ini Dewan Pendidikan sedang melakukan monitoronh dan akan melakukan evaluasi bersama kepala daerah, kepala dinas terkait PPDB Online ini. (kdh/ree)