Gegara Efisiensi Anggaran Senilai Rp 3 Triliun, Pemrov Jabar Akan Pangkas SPD hingga Gaji Honorer

Bandung, tvOnenews.com - Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan, dari hasil serangkaian simulasi, diputuskan efisiensi anggaran APBD perubahan 2025 mampu terkoreksi Rp3 triliun.

Penghematan senilai Rp3 triliun ini lanjut Herman, tinggal dilaporkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Gubernur terpilih Dedi Mulyadi untuk ditindaklanjuti.

"Sekali lagi yang memutuskan, Pak Gubernur. Dari kami di TAPD, sudah melakukan simulasi untuk mendapatkan angka terbaik karena efisiensi yang dilakukan, harus sesuai Inpres 1/2025. Kemudian harus tegak lurus juga dengan visi, misi Pak Gubernur terpilih,"kata  Herman di Kantor Bappeda Jabar, Senin, (17/02/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar ini melanjutkan, beberapa lini yang mampu dihemat antaranya belanja barang dan jasa (Barjas), bantuan keuangan untuk kabupaten/kota, dana hibah, belanja lainnya, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, honorer dan Silpa.

"Terkumpul Rp3 triliun. Ini hasil simulasi kami dan kami akan menunggu putusan dari pimpinan. Yang jelas kami sudah laporkan, kami akan konsultasikan, pada akhirnya Pak Gubernur yang akan memutuskan," ucapnya.

Seiring dengan efisiensi ini, Herman menegaskan kepada organisasi perangkag daerah (OPD), agar jangan sampai langkah tersebut mengganggu Indikator Kinerja Utama (IKU).

Baca Juga

Untuk Menopang Bencana 2026, BNPB Usulkan Penambahan Anggaran Sebesar Rp5,67 Triliun

"Jangan sampai efisiensi, tapi IKU tereduksi. Kami minta OPD harus cermat, kemudian mengembangkan inovasi, kolaborasi karena modal utama pembangunan bukan hanya dari APBD, bisa juga dari berbagai pihak dalam koridor pentahelix. Kolaborasi dikembangkan sehingga ke depan belanja lebih efisien dan efektif," kata dia.

Herman melanjutkan, TAPD memastikan angka Rp3 triliun ini juga tidak akan mengganggu optimalisasi visi dan misi Dedi Mulyadi.

Utamanya, jangan sampai dari efisiensi yang dilakukan berdampak negatif bagi masyarakat.

"Dengan catatan, tidak boleh ada kemunduran pelayanan publik, PHK, kita harus jaga kondusivitas. Cai na herang, lauk na beunang," katanya.

Herman mengatakan, efisiensi ini momentum untuk menguatkan kepemimpinan di setiap lapisan birokrasi pemerintahan karena pemimpin yang tangguh, saat efisiensi itu, inovasi, kolaborasi harus dikembangkan. 

"Dan tentu tidak menjadikan APBD modal utama pembangunan. APBD hanya stimulus. APBD harus dikelola efektif dan efisien," kata Herman.