Kementerian PKP Hadiri Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Pemerintah Daerah

Dalam sesi diskusi, beberapa usulan disampaikan oleh pemerintah daerah, antara lain:

• Kabupaten Mamuju Tengah mengusulkan tindak lanjut pembangunan rumah susun yang telah diusulkan sejak tiga tahun lalu.

• Pemprov Gorontalo mendorong kolaborasi program sesuai amanat UU No. 23 dan alokasi proporsional antar daerah.

• Kabupaten Kepulauan Taliabu mengusulkan pembangunan Rumah Khusus bagi masyarakat adat dan tenaga kesehatan.

• Kota Palembang mengusulkan pembangunan Rusun bagi TNI serta apresiasi terhadap daerah yang aktif mendukung program 3 Juta Rumah.

Baca Juga

Ukuran Capaian Saja Tak Cukup untuk Evaluasi Program MBG pada Kelompok 3B dan 3T , Peneliti Tekankan Dampak Nyata

• Provinsi Jawa Timur mengusulkan revisi Inpres No. 8/2025 agar kepala daerah dapat lebih fokus pada bidang perumahan.

•Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti ketidaksesuaian data DTSEN Desil 1–3 dengan kondisi lapangan.

Melalui kegiatan ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam percepatan penyediaan hunian layak dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.(chm)