Pengurus Wakaf Minta Masjid Raya Bandung Dikelola Ahli Waris

tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan pengurus wakaf meminta agar Masjid Raya Bandung dikelola oleh ahli waris yang mewakafkan lahan Masjid Raya Bandung.

Hal itu, kata Dedi, dalam keterangan di Bandung, Rabu, diungkapkan pengurus wakaf Masjid Raya Bandung yang menemui Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat untuk menjelaskan status lahan masjid.

Hal itu menimbulkan konsekuensi bahwa Masjid Raya Bandung tidak lagi tercatat sebagai aset Pemprov Jawa Barat, dan Pemda tidak lagi membiayai operasional Masjid Raya Bandung, karena lahan masjid tersebut berstatus wakaf.

"Aset yang tidak tercatat, tidak boleh lagi dibiayai oleh Pemda Provinsi Jabar," kata Dedi Mulyadi.

Setelah tak lagi dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pengelola Masjid Raya Bandung kini mengupayakan sendiri pemasukan untuk membiayai operasional masjid. Dedi yakin, pengelola Masjid Raya Bandung bisa memanfaatkan lahan wakaf yang luas untuk menghasilkan pemasukan.

Dedi pun berterima kasih kepada pihak yang telah mewakafkan lahan Masjid Raya Bandung. Ia berharap pemberi wakaf bisa mengelola masjid dengan baik.

Baca Juga

Mashaallah! Kakek di Semarang Meninggal saat Tadarus di Masjid Viral, Keluarga Ungkap Alasan Bagikan Rekaman CCTV

Namun sebelumnya, diinformasikan legitimasi Masjid Raya Bandung sebagai representasi provinsi sangat kuat secara historis.

Hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.2/KEP.1155/YANSOS/2002, masjid di alun-alun ini telah ditetapkan sebagai Masjid Raya Provinsi Jawa Barat. Status inilah yang selama dua dekade terakhir menjadi payung hukum kucuran dana daerah.

Secara legalitas, masjid ini berdiri kokoh di atas tanah wakaf Wiranatakusumah IV yang terdaftar sejak 1994 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Wakaf yang sah.

Ketua Nadzir Masjid Raya Bandung, Roedy Wiranatakusuma, Rabu, menegaskan, narasi bukan aset daerah seharusnya tidak menggugurkan kewajiban pemerintah.

Mengacu pada Undang-Undang Wakaf, negara memiliki fungsi pengawasan dan pemastian keberlanjutan manfaat aset bagi umat.

"Negara memiliki peran sebagai pengawas wakaf. Ada kewajiban untuk memastikan keberlanjutan, pemeliharaan, dan kemanfaatan aset wakaf bagi umat," ucap Nadzir.(chm)