Kepala BSKDN Ajak Perguruan Tinggi Ambil Peran Strategis dalam Implementasi Kebijakan Publik
- Antara
tvOnenews.com - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak perguruan tinggi untuk mengambil peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan publik yang lebih efektif, berbasis data, dan tepat sasaran. Peran tersebut dinilai penting, tidak hanya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan kajian ilmiah, mengolah data menjadi rekomendasi kebijakan, serta memastikan kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis sebagai penyedia evidence, penerjemah data, sekaligus mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Tanpa dukungan riset yang kuat dan data yang valid, kebijakan berpotensi tidak optimal dalam implementasinya,” ungkap Yusharto dalam kegiatan Seminar Nasional yang digelar Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) di Auditorium Rektorat Lantai IV Gedung Sopandji pada Selasa, 28 April 2026.
Lebih lanjut, dalam paparannya, Yusharto menjelaskan, pemerintah saat ini tengah mengakselerasi berbagai program prioritas nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Program-program tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif, pembangunan berkelanjutan, hingga pengentasan kemiskinan.
“Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya menyelenggarakan berbagai program prioritas nasional, ini tidak akan berhasil apabila tidak ada keterpaduan yang kuat antara perencanaan ditingkat pusat dengan implementasi yang ada di daerah," ujar Yusharto.
Dia mengakui, masih terdapat sejumlah tantangan dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, di antaranya belum optimalnya standar penyelarasan output kebijakan, keterbatasan kualitas data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta belum terintegrasinya sistem pelacakan kebijakan. Selain itu, kesenjangan kapasitas antara perumus dan pelaksana kebijakan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi di lapangan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Yusharto mengatakan, pihaknya terus mendorong penguatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), melalui penyediaan data yang lebih valid dan reliabel serta pengembangan kapasitas analis kebijakan di daerah.
“Untuk mengatasi permasalahan ini, kami di BSKDN berupaya menjadi policy hub yang menghubungkan data, analisis, dan kebutuhan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah,” jelasnya.
Load more