Gubernur Jabar, KDM: Kalau Pengen Berkeadilan, Pajak Kendaraan Bermotor Dihapus

tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, KDM berencana menghapus pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar untuk pengguna jalan provinsi di Jawa Barat. 

Menurut Dedi, konsep tersebut dinilai lebih adil dibanding sistem pajak tahunan yang selama ini berlaku bagi seluruh pemilik kendaraan.

Pernyataan Dedi Mulyadi soal “kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus” langsung ramai dibicarakan di media sosial. 

Banyak masyarakat menilai ide tersebut sebagai terobosan baru, sementara sebagian lain mempertanyakan bagaimana sistem jalan berbayar nantinya diterapkan. 

Namun bagi Dedi, inti utama dari gagasan itu adalah menciptakan sistem pembayaran berbasis penggunaan jalan, bukan sekadar kepemilikan kendaraan.

Dedi Mulyadi Sebut Jalan Berbayar Lebih Adil dari Pajak Kendaraan Bermotor

Baca Juga

Belum Usai dengan Polemik Pungli, Curhatan Pemilik Bolosego Soal Tagihan Pajak Hingga Rp1,5 Miliar Kembali Mencuat

Dedi Mulyadi menilai sistem pajak kendaraan bermotor saat ini memiliki ketimpangan. Sebab, kendaraan yang jarang digunakan tetap harus membayar pajak tahunan dalam jumlah tertentu.

Karena itu, ia menggagas konsep jalan berbayar atau pay per use. Dalam sistem tersebut, masyarakat hanya membayar ketika menggunakan jalan provinsi.

"Kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya, menggunakan jalan baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar, hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan," kata Dedi melalui akun Instagram pribadinya.

Dedi juga menyinggung perkembangan kendaraan listrik yang saat ini mendapatkan banyak insentif, termasuk pembebasan pajak tertentu. Menurutnya, kondisi itu membuat pemerintah perlu memikirkan ulang sistem penarikan biaya penggunaan jalan yang lebih merata.

"Kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar," ujar Dedi, melansir dari Antara.

Ia menilai konsep tersebut lebih relevan karena pembayaran dilakukan sesuai intensitas penggunaan jalan. Artinya, semakin sering kendaraan melintas, semakin besar kontribusi yang diberikan terhadap perawatan jalan.

Jalan Provinsi Jabar Mau Dibuat Seperti Jalan Tol

Rencana penghapusan pajak kendaraan bermotor itu tidak berdiri sendiri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga ingin meningkatkan kualitas seluruh jalan provinsi agar memiliki standar seperti jalan tol modern.