Gubernur Jabar, KDM: Kalau Pengen Berkeadilan, Pajak Kendaraan Bermotor Dihapus

tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, KDM berencana menghapus pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar untuk pengguna jalan provinsi di Jawa Barat. 

Menurut Dedi, konsep tersebut dinilai lebih adil dibanding sistem pajak tahunan yang selama ini berlaku bagi seluruh pemilik kendaraan.

Pernyataan Dedi Mulyadi soal “kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus” langsung ramai dibicarakan di media sosial. 

Banyak masyarakat menilai ide tersebut sebagai terobosan baru, sementara sebagian lain mempertanyakan bagaimana sistem jalan berbayar nantinya diterapkan. 

Namun bagi Dedi, inti utama dari gagasan itu adalah menciptakan sistem pembayaran berbasis penggunaan jalan, bukan sekadar kepemilikan kendaraan.

Dedi Mulyadi Sebut Jalan Berbayar Lebih Adil dari Pajak Kendaraan Bermotor

Baca Juga

Kabar Gembira untuk Warga Jabar, Dedi Mulyadi Bakal Hapus Pajak Kendaraan Ganti Jadi Sistem Jalan Berbayar

Dedi Mulyadi menilai sistem pajak kendaraan bermotor saat ini memiliki ketimpangan. Sebab, kendaraan yang jarang digunakan tetap harus membayar pajak tahunan dalam jumlah tertentu.

Karena itu, ia menggagas konsep jalan berbayar atau pay per use. Dalam sistem tersebut, masyarakat hanya membayar ketika menggunakan jalan provinsi.

"Kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya, menggunakan jalan baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar, hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan," kata Dedi melalui akun Instagram pribadinya.

Dedi juga menyinggung perkembangan kendaraan listrik yang saat ini mendapatkan banyak insentif, termasuk pembebasan pajak tertentu. Menurutnya, kondisi itu membuat pemerintah perlu memikirkan ulang sistem penarikan biaya penggunaan jalan yang lebih merata.

"Kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar," ujar Dedi, melansir dari Antara.

Ia menilai konsep tersebut lebih relevan karena pembayaran dilakukan sesuai intensitas penggunaan jalan. Artinya, semakin sering kendaraan melintas, semakin besar kontribusi yang diberikan terhadap perawatan jalan.

Jalan Provinsi Jabar Mau Dibuat Seperti Jalan Tol

Rencana penghapusan pajak kendaraan bermotor itu tidak berdiri sendiri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga ingin meningkatkan kualitas seluruh jalan provinsi agar memiliki standar seperti jalan tol modern.

Menurut Dedi, jalan-jalan provinsi di Jawa Barat nantinya diharapkan memiliki permukaan yang mulus, drainase memadai, CCTV pengawas, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan terpadu.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan yang berkualitas, jalannya mulus, memiliki drainase memadai, CCTV, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan,” ujarnya.

Tak hanya itu, pos pengamanan tersebut akan dilengkapi mobil derek, ambulans, mobil pemadam kebakaran, hingga tim paramedis untuk membantu pengguna jalan dalam kondisi darurat.

Menariknya, sistem pembayaran jalan berbayar nantinya disebut akan sepenuhnya digital tanpa gerbang seperti jalan tol konvensional.

"Sistem pembayarannya nanti digital, tidak usah ditempel seperti tol. Ada teknologinya, sudah ada. Di negara-negara lain sudah ada," ucap Dedi.

Konsep seperti ini sebenarnya telah diterapkan di sejumlah negara maju dengan teknologi pemantauan kendaraan otomatis berbasis sensor dan kamera digital.

Masih Tahap Gagasan, Pemprov Jabar Siapkan Kajian Besar

Meski ramai diperbincangkan, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penghapusan pajak kendaraan bermotor masih sebatas gagasan awal dan belum menjadi kebijakan resmi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang menyiapkan tim kajian untuk membahas berbagai aspek sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan.

"Ini baru gagasan dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah bersama para akademisi dan berbagai pihak lainnya," katanya.

Kajian itu akan melibatkan akademisi, pakar transportasi, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Pendapatan Jawa Barat. 

Beberapa aspek yang akan dibahas antara lain regulasi, dampak ekonomi masyarakat, kesiapan teknologi, hingga kualitas infrastruktur jalan provinsi.

Dedi berharap sistem baru ini nantinya tidak hanya menciptakan rasa keadilan, tetapi juga membuat masyarakat lebih bijak menggunakan kendaraan. 

Menurutnya, jika pembayaran jalan dilakukan berdasarkan penggunaan, masyarakat akan lebih mempertimbangkan perjalanan yang benar-benar penting.

Selain itu, sistem tersebut juga diyakini dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna jalan di Jawa Barat.

Jika benar diterapkan, Jawa Barat berpotensi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengganti sistem pajak kendaraan bermotor dengan skema jalan berbayar berbasis digital. (udn)